Berita Nasional

Warga Tolak Sarana Wisata Privat di Taman Nasional Komodo, Menteri LHK Bentuk Tim Investigasi

KLH dan Kehutanan akan segera membentuk tim untuk menginvestigasi laporan tentang pembangunan sarana wisata privat di area TNK

Warga Tolak Sarana Wisata Privat di Taman Nasional Komodo, Menteri LHK Bentuk Tim Investigasi
KOMPAS.com/Gerasmus Satria
Lahan yang dipagar dan hendak dibangun untuk fasilitas pendukung pariwisata oleh PT Segara Komodo Lestari di Pulau Rinca, Manggarai Barat, NTT. Warga menolak sarana pendukung pariwisata seperti hotel atau usaha sejenisnya di dalam area Taman Nasional Komodo. 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan segera membentuk tim untuk menginvestigasi laporan tentang pembangunan sarana wisata privat di area Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat, Flores.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan hal itu saat menerima perwakilan warga Manggarai di kantornya di Jakarta, Jumat (10/8/2018) lalu.

Demikian menurut keterangan dari perwakilan warga Manggarai itu yang diterima Kompas.com, Minggu. "Kami membentuk tim dalam waktu dekat," kata Siti sebagaimana dikutip keterangan tersebut.

Baca: Jumaidi, Korban Selamat Kecelakaan Pesawat Dimonim Dievakuasi ke RS Bhayangkara Polda Papua

Tim itu, kata dia, merupakan gabungan dari Kementerian LHK dan perwakilan dari masyarakat sipil. Masih berdasarkan keterangan tersebut, tim itu akan menyelidiki izin dua perusahan yang mendapat konsensi di wilayah TNK, yaitu PT Segara Komodo Lestari (SKL) dan PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE).

Tim juga akan mengevaluasi kinerja Balai Taman Nasional Komodo (BTNK). Siti menyatakan, pemerintah ingin memastikan agar kesejahteraan warga lokal yang menjadi tujuan dari keberadaan Taman Nasional Komodo bisa tercapai.

"Pendekatan konservasi memang seharusnya bisa menyejahterakan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kita akan evaluasi semuanya, termasuk kinerja tim kami sendiri," kata Siti dalam pernyataan tersebut.

Perwakilan warga dalam pertemuan itu merupakan para aktivis yang datang Labuan Bajo, Manggara Barat dan sejumlah warga asal Manggarai di Jakarta.

Mereka antara lain pemerhati lingkungan hidup Pastor Peter C Aman OFM, Pemimpin Redaksi Metro TV, Don Bosco Selamun, Wakil Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Gaudensius Suhardi, Ketua Tim Pengkaji UU DPR RI Inosentius Samsul, dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Peru Berty Fernandez.

Dalam pertemuan itu, warga menyatakan kekecewaan dan kecaman terhadap pihak Kementerian LHK terkait pemberian izin di TNK kepada PT Segara Komodo Lestari dan PT Komodo Wildlife Ecotourism, yang terbit tahun 2015.

Dua perusahaan itu diberi izin untuk membangun fasilitas pariwisata yang bersifat privat di dalam area taman nasional tersebut.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved