Berita Ekonomi Bisnis

Sedih, Sampai 60 Tahun Pun Pemprov NTT Sulit Memperbaiki Semua Jalan Provinsi

Pemprov NTT tidak mempunyai dana yang cukup untuk memperbaiki semua jalan provinsi bahkan sampai 60 tahun pun tidak selesai

Sedih, Sampai 60 Tahun Pun Pemprov NTT Sulit Memperbaiki  Semua Jalan Provinsi
Ferry Ndoen
POS KUPANG/FERRY NDOEN BANGUN JALAN - Pelaksanaan pembangunan dua jalur ruas jalan provinsi Jalan WJ Lalamentik di depan Kantor Telkom Kupang. Pembangunan dua jalur Jalan WJ Lalamentik selain memperlancar arus transportasi namun juga memperindah wajah Kota Kupang. Gambar diabadikan, Jumat (6/1/2017) sore. 

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANG--KADIS PU dan TR Provinsi NTT, Andre Koreh, mengatakan, kondisi jalan provinsi yang tersebar di seluruh NTT sebagian besar rusak parah.

"Pemerintah Provinsi NTT tidak berdaya, karena anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jalan sangat kecil," ujarnya.

Menurut dia, jika ingin seluruh jalan diperbaiki, maka Pemerintah Provinsi NTT membutuhkan anggaran untuk 1.000 kilometer (km) setiap tahun.

Ruas jalan poros tengah di wilayah Malaka, Nurobo-Umasakaer yang rusak parah.
Ruas jalan poros tengah di wilayah Malaka, Nurobo-Umasakaer yang rusak parah. (pos kupang.com, teni jenahas)

Andre mengaku cukup sulit untuk menuntaskan perbaikan jalan provinsi karena anggaran untuk pembangunan jalan hanya 50 kilometer setiap tahun. Padahal panjang satu ruas jalan provinsi 60-80 kilometer.

Baca: Mulai Akhir Agustus, Nabasah Kopdit Swasti Sari Bisa Pakai ATM

Baca: PS DPC WKRI St. Yosef Pekerja Penfui Juara Lomba Paduan Suara Tahun 2018

"Kalau setiap tahun bagi rata setiap daerah satu kilometer, maka sampai 60 tahun pun tidak akan tuntas," tegas Andre.

Menurutnya, dibutuhkan kebijakan yang luar biasa.

"Koordinasi provinsi dengan kabupaten/ kota untuk pembangunan infrastruktur harus baik," ujarnya.

Baca: Pembangunan Jembatan Kembar Liliba Kupang Tertunda Lagi

Ia menyarankan pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan momentum untuk mendapat anggaran dari pemerintah pusat.

"Kalau hanya berharap dari DAK dan DAU, cukup sulit karena alokasinya sudah terukur sesuai luas wilayah dan jumlah penduduk," kata Andre. (*)

Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Hermina Pello
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved