Berita Ekonomi Bisnis

NTT Miliki 34 Kawasan Pariwisata Yang Belum Digarap Karena Masalah Infrastruktur

NTT memiliki 34 kawasan untuk pengembangan pariwisata, tapi tidak didukung penyediaan infrastruktur jalan yang memadai.

NTT Miliki 34 Kawasan Pariwisata Yang Belum Digarap Karena Masalah Infrastruktur
ISTIMEWA
Kadis PUPR NTT, Ir. Andre Koreh, MT menyerahkan cinderamata kepada Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, berupa foto penandatanganan nota kesepahaman Signing Ceremony B to B pelaksanaan pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah, di Den Haag, Belanda, 22 April 2016. 

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANG--Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki 34 kawasan strategis untuk pengembangan pariwisata.

Namun, kekayaan destinasi wisata tersebut tidak didukung penyediaan infrastruktur jalan yang memadai.

Pemerintah baru menggarap infrastruktur di dua kawasan, yakni Bolok di Kupang dan Maurole di Kabupaten Ende.

"Bicara pariwisata harus didukung infrastruktur yang baik. Pemerintah baru menggarap dua kawasan. Kesulitannya tidak ada kepastian pemanfaatan ruang. Tidak ada rencana tata ruang secara detail atau terperinci. Ini yang membuat daya saing lemah," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PU dan TR) Provinsi NTT, Andre Koreh, dalam rapat Koordinasi Pengendalian Promosi Pariwisata NTT di Kantor Gubernur NTT, Kamis (9/8/2018).

Menurut dia, NTT bisa mengembangkan kawasan budidaya menjadi destinasi wisata, seperti hutan produksi, kawasan pariwisata alam, budaya dan buatan.

Tetapi, karena infrastruktur tidak memadai, maka destinasi wisata itu tidak bisa dikembangkan.

"Orang mau berkunjung ke obyek wisata kalau aman dan nyaman. Kalau obyek bagus, jalan jelek, dia datang sekali dan tidak akan kembali lagi," ujarnya.

Andre mengatakan, pemerintah provinsi tidak bisa berbuat banyak karena alokasi anggaran untuk pembangunan jalan sangat kecil dan juga soal kewenangan.

"Obyek pariwisata itu berada jauh dari pusat kota. Kalau mau bangun jalan di situ, tapi jalan itu adalah jalan kabupaten. Provinsi tidak bisa intervensi, karena dinilai menyalahgunakan kewenangan, dan itu bisa dipidana," tegas Andre.

Asisten Pembangunan dan Ekonomi Setda Manggarai Timur, Wilhelmus Deo, dalam rapat mengatakan, sebagian besar jalan Trans Utara Flores rusak parah.

"Akibatnya, banyak obyek wisata di Utara Flores tidak terekspos ke dunia luar karena tidak ada akses jalan yang memadai ke obyek tersebut. Sebut saja Kampung Wae Rebho, Taman Laut Tujuh Belas Pulau Riung, Watu Pajang, Teratai Raksasa, Komodo Manggarai Timur, dan lainnya," ungkapnya.

Wilhelmus minta agar jalan di Flores diperlebar untuk memudahkan akses ke lokasi pariwisata. Ia mengatakan, jalan di Flores bagus setelah ada Sail Komodo. Sementara untuk Tour de Flores, sudah dua kali pelaksanaan, namun tidak terlihat. (*)


Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Hermina Pello
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved