Berita Kabupaten Lembata

Warga Lembata Perlu Paham UU Tentang Kewarganegaraan

Wabup Lembata minta warganya paham mengenai kewarganegaraan karena banyak warga Lembata menjadi TKI

Warga Lembata Perlu Paham UU Tentang Kewarganegaraan
ISTIMEWA
Foto bersama Kakanwil Hukum dan HAM dengan Wabup Lembata 

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG--Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lembata mengadakan Sosialisasi Kewarganegaraan dan Keimigrasian kepada
Masyarakat dan unsur perangkat daerah Lembata, Kamis (9/8/2018).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Utama Kantor Bupati Lembata dan dibuka oleh Wakil Bupati Lembata, Thomas Ola didampingi Kakanwil Kemenkumham NTT, Yudi Kurniadi.

Demikian informasi yang diterima POS-KUPANG dari staf  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Kamis (9/8/2018)

Baca: Kakanwil Hukum dan HAM NTT Kunjungi Lembata

Baca: Batal Jadi Cawapres Jokowi, Mahfud MD Mengaku Hanya Kaget, Tak Kecewa

Dalam sambutannya, Thomas mengatakan bahwa Status kewarganegaraan seseorang sangat erat kaitannya dengan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya, sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya.

Baca: Harta Prabowo Triliunan Rupiah, Kekayaan Jokowi Ternyata Segini - Pertarungan Pilpres 2019.

Baca: Akhirnya Jadwal Penerimaan Pendaftaran CPNS 2018 Ditetapkan, Ikuti Terus Infonya di Portal Resmi Ini

Selain itu, status kewarganegaraan juga memberikan jaminan agar seseorang terhindar dari kemungkinan tidak memiliki kewarganegaraan ataupun memiliki dua status kewarganegaraan sekaligus.

"Itulah sebabnya diperlukan pemahaman yang benar terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Saya mengucapkan terimakasih kepada Kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang telah memberikan Sosialisasi ini," kata Thomas.

Baca: Sscn.bkn.go.id-Pendaftaran CPNS 2018, MenpanRB Bahas dan Tetapkan Dibuka Agustus Ini

Menurutnya, saat ini Lembata sedang gencar mendorong sektor pariwisata agar menjadi leading sector pembangunan.

"Konsekuensinya adalah akan ada banyak orang asing yang berkunjung ke Lembata sebagai wisatawan dan tidak menutup kemungkinan ada yang menetap untuk berinvestasi di daerah ini," tuturnya.

Kakanwil Hukum dan HAM NTT bertemu Wabup Lembata, Kamis (9/8/2018)
Kakanwil Hukum dan HAM NTT bertemu Wabup Lembata, Kamis (9/8/2018) (ISTIMEWA)

Selain itu, ditambahkannya, kenyataan di Lembata saat ini adalah banyaknya warga Lembata yang merantau ke luar negeri menjadi TKI/TKW.

"Persoalannya adalah bagaimana dengan status kewarganegaraan mereka, baik orang asing yang menetap di daerah ini maupun warga Lembata yang ada di luar negeri, serta apabila terjadi perkawinan baik yang terjadi antara sesama warga negara Indonesia maupun antara warga negara lndonesia dengan warga negara asing di luar negeri, maupun antara warga negara asing yang tinggal dan berinvestasi di Lembata dengan masyarakat di sini," kata Thomas.

Oleh karena itu, harapannya, kehadiran pihak Kemenkumham dapat memberikan penjelasan dan pencerahan kepada masyarakat lembata terutama terkait permasalahan yang telah di sampaikannya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Kakanwil Kemenkumham NTT, Yudi Kurniadi, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM serta Kabid Inteldak Keimigrasian.

Peserta yang hadir sangat antusias dan banyak memberikan pertanyaan terkait materi-materi yang dibawakan.

Penulis: Hermina Pello
Editor: Hermina Pello
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help