Berita Kabupaten Kupang

Wabup Masneno Apresiasi Buat Pimpinan KPK

Wabup Kupang, Korinus Masneno apresiasi buat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pendampingan pengisian E-LHKPN.

Wabup Masneno Apresiasi Buat Pimpinan KPK
pos kupang.com, edy hayong
Wakil Bupati Kupang, Korinus Masneno ketika membuka kegiatan pendampingan E-LHKPN bersama KPK RI di Oelamasi, Kamis (9/8/2018) 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com Edy Hayong

POS KUPANG.COM, OELAMASI--Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Kupang, Korinus Masneno apresiasi buat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pendampingan pengisian laporan harta kekayaaan penyelenggaraa negara secara elektronik atau E-LHKPN.

Langkah ini untuk menjamin pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi yang merupakan cita-cita pemerintah Kabupaten Kupang yang telah dituangkan dalam misi ke 5 Kabupaten Kupang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2014-2019.

Masneno menyampaikan hal ini pada acara pembukaan kegiatan pendampingan E-LHKPN bersama KPK RI di Oelamasi, Kamis (9/8/2018). Hadir saat ini para asisten Sekda Kabupaten Kupang, pimpinan OPD didampingi para bendahara barang dan keuangan, para camat juga undangan lainnya.

Menurut Masneno, pemerintah Kabupaten Kupang dalam misi lima tahunan telah menempatkan point penting terkait menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi dimana secara inplisit tertuang dalam misi ke 5 yakni penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas KKN mulai dari tingkat kabupaten sampai desa/kelurahan.

Dari sisi regulasi, pemerintah Kabupaten Kupang juga terus melakukan koordinasi dan inovasi untuk mendorong meningkatnya tingkat kepatuhan pejabat wajib LHKPN yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Kupang.

Dijelaskannya, memperhatikan ketentuan UU nomor : 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, instruksi Presiden nomor : 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan surat edaran Menteri Pendayagunaan aparatur negara tahun 2005 tentang LHKPN, maka dalam usaha pemberantasan korupsi, Pemkab Kupang telah menetapkan Peraturan Bupati Kupang nomor : 7 tahun 2016

sebagai payung hukum penyampaian LHKPN. Dalam peraturan bupati itu, kata Masneno, secara jelas pejabat pemerintah Kabupaten Kupang yang wajib menyampaikan LHKPN disertai reward dan punishment yang diberlakukan kepada pejabat yang aktif maupun tidak aktif dalam menyampaikan LHKPN.

"Inovasi, regulasi dan sosialisasi yang telah Pemkab Kupang laksanakan dan kemukakan ini diharapkan mampu bersinergi dengan program E-LHKPN yang dicanangkan KPK RI.

Tapi disisi lain perlu juga ditumbuhkan kesadaran dari pejabat wajib LHKPN itu sendiri sebagai salah satu faktor kunci dalam upaya peningkatan kepatuhan pejabat wajib LHKPN dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya," pesan Masneno.(*)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help