Berita Kabupaten TTS

KPU TTS Belum Tahu Jadwal Sidang Lanjutan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilu

Komisoner KPU Kabupaten TTS, Yulius Efendi Litelnoni mengaku belum menerima undangan lanjutan sidang gugutan PHP di MK

KPU TTS Belum Tahu Jadwal Sidang Lanjutan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilu
KOMPAS.COM
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Gambari diambil pada Selasa (10/10/2017). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota

POS-KUPANG.COM | SOE - Komisoner KPU Kabupaten TTS, Yulius Efendi Litelnoni mengaku belum menerima undangan lanjutan sidang gugutan perselisihan hasil pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta.

Sidang lanjutan gugutan PHP dengan agenda mendengarkan hasil rapat permusyarwaan majelis hakim Makamah Konstitusi akan menentukan apakah sidang gugutan PHP Pilbup TTS akan dilanjutkan dengan pembuktian, ataukah akan dihentikan.

"Sampai saat ini belum ada pemberitahuan atau undangan yang dikirimkan MK, baik melalui KPU RI, email maupun group sengketa PHP. Saya sudah cek disitus MK tetapi jadwalnya memang belum ada. Jadi kita tunggu saja pemberitahuan dari MK," ungkap Yulius kepada POS-KUPANG.COM, Kamis ( 9/8/2018) melalui sambungan telepon selulernya.

Baca: Gandeng DMO Flores, Dinas Pariwisata Flotim Berdayakan Masyarakat Desa Pariwisata

Terkait informasi yang menyebut KPU Kabupaten TTS melawan perintah majelis hakim untuk membuka kotak suara dan mengambil format C1 plano, Yulius dengan tegas membantah tudingan tersebut.

Ia menjelaskan, dalam risalah persidangan, pihak pemohon meminta agar kotak suara dibuka kembali untuk mengambil format C1 plano dan hakim memberikan kewenangan kepada KPU Kabupaten TTS untuk membuka kembali kotak suara tanpa harus bersurat lagi Panwaslih Kabupaten TTS.

Namun, karena pertimbangan agenda sidang belum sampai pada agenda pembuktian, maka KPU Kabupaten TTS memilih untuk tidak membuka kotak suara.

Jika memang sidang sengketa PHP Pilbup TTS akan dilanjutkan ke pembuktian, maka KPU Kabupaten TTS akan berkoordinasi dengan Panwaslih untuk membuka kotak suara.

"Saya ingin tegaskan Majelis hakim tidak memerintahkan untuk membuka kotak suara, tetapi memberikan kewenangan kepada KPU Kabupaten TTS untuk membuka kotak suara sebagai pembuktian. Namun kita masih menunggu sidang dengan agenda mendengarkan hasil rapat permusyarwaan majelis hakim, apakah sidang sengketa PHP ini dilanjutkan, ataukah dihentikan. Kalau dihentikan, maka kita tidak perlu membuka kota suara lagi. Tetapi jika memang sidang dilanjutkan, maka kita siap membuka kotak suara guna mengambil C1 plano untuk pembuktian," jelasnya.

Pantauan POS-KUPANG.COM di situs resmi MK, hingga saat ini belum ada agenda sidang lanjutan sengketa PHP Pilbup TTS. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help