Berita Manggarai Barat

KPU Manggarai Barat Minta Masukan Masyarakat akan Tiga Hal Ini Terkait DCS dan DCT

KPU Manggarai Barat meminta masukan dari masyarakat terkait DCS dan DCT anggota DPRD di daerah itu.

KPU Manggarai Barat  Minta Masukan Masyarakat akan Tiga Hal Ini Terkait DCS dan DCT
POS-KUPANG.COM/Servatinus Mammilianus
Suasana di KPU Manggarai Barat saat penyampaian dokumen perbaikan hasil verifikasi, Kamis (9/8/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) akan meminta masukan dari masyarakat terkait Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD di daerah itu.

Ketua KPU Mabar, Hironimus Suhardi, menyampaikan, masukan masyarakat itu terutama berkaitan dengan tiga hal yaitu sesuai dengan PKPU nomor 20.

"Ketiga hal itu yakni mantan nara pidana narkoba, mantan nara pidana korupsi dan mantan nara pidana terkait kasus pelecehan seksual," kata Hironimus saat ditemui POS-KUPANG.COM, Kamis (9/8/2018) di kantornya.

Baca: Rayakan 30 Tahun, Kopdit Swastisari Jalan Santai Bersama Masyarakat

Dia menjelaskan, DCS dan DCT akan dipublikaskan ke masyarakat luas sekaligus untuk meminta masukan dari masyarakat.

Selain dari masyarakat, KPU sendiri juga melakukan pengecekan langsung ke beberapa pihak terkait.

Untuk diketahui, KPU Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Kamis (9/8/2018) menyampaikan dokumen perbaikan hasil verifikasi dalam rangka penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).

Empat orang komisioner KPU dan para petinggi Partai Politik (Parpol) tingkat Kabupaten Mabar hadir dalam kegiatan itu. Kegiatan tersebut berlangsung di lantai dua Kantor KPU setempat.

Ketua KPU Mabar, Hironimus Suhardi, saat itu menegaskan bahwa Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang pernah tersandung kasus korupsi, narkoba dan pelecehan seksual akan dicoret sesuai PKPU.

"Di DCS nanti kami tidak akan menampilkan nama-nama itu. Tetapi Partai Politik tetap diminta untuk cari calon penggantinya untuk diajukan. Bila tidak diajukan maka akan dicoret dan nomor urut berikutnya naik menggantikan nomor urut bersangkutan," kata Hironimus.

Selain itu, dia meminta agar para petinggi Parpol di kabupaten itu menggunakan jaringan yang ada agar para pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat di KTP. (*)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved