Berita Manggarai Timur

Perda Tentang Masyarakat Adat Mulai Disosialisasikan Pemerintah dan Dewan di Matim

Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat yang sudah disepakati pemerintah dan dewan

Perda Tentang Masyarakat Adat Mulai Disosialisasikan Pemerintah dan Dewan di Matim
pos kupang.com, aris ninu
sosialisasi Perda Masyarakat Adat di Desa Ngkiong Ndora, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Rabu (8/8/2018) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG-COM-BORONG-Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat yang sudah disepakati pemerintah dan dewan di Manggarai Timur (Matim) mulai disosialisasikan kepada masyarakat adat.

Pada Selasa (7/8/2018) pukul 10.30 wita bertempat di Halaman Rumah Gendang Ngkiong, Desa Ngkiong Ndora, Kecamatan Poco Ranaka Timur
masyarakat adat dikumpulkan guna mendengar sosialisasi dari pemerintah dan dewan.

Tim sosialisasi perda yang datang ke masyarakat adat Ngkiong yakni Wakil Ketua DPRD Matim, Ir. Gorgonius D. Bajang ( Wakil Ketua, Kepala Kesbangpol Matim, Kabur Agustinus Harman, S. H, Frumensius F. Anam, S. H, anggota DPRD Matim, PLT Kabid PMA Kesbangol Matim, Fransiskus Jefri, S. H dan Ketua Lembaga AMAN Flores Barat.

Hadir saat sosialisasi Tua Teno Ngkiong, Ferdinandus Dansi dan tokoh adat serta masyarakat.

Agus Kabur Harman S. H dalam, Kaban Kesbangpol Matim kepada POS-KUPANG.COM di Borong, Rabu (8/8/2018) pagi menjelaskan, program pemerintah mempunyai wujud bagaimana melihat dan mengelola kebudayaan adat supaya tidak hilang.

"Dengan adanya perda ini tidak sekedar di atas kertas tidak sekedar bahas di DPRD tapi betul betul nyata dan tumbuh dan menghasilkan buah di tengah-tengah masyarakat yang mengaku diri masyarakat adat. Maka itu mari kita sama-sama melindungi agar pemberdayaan masyarakat adat tetap terjaga," ujar Agus.

Anggota DPRD Matim, Frumensius F Anam, S.H kepada POS-KUPANG di Borong mengatakan, ruang lingkup Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat.

"Kita harus berterima kasih banyak kepada pemerintah daerah sesungguhnya perda ini pemrakarsa pemerintah itu sejak 3-4 tahun lalu melalui diskusi serta kajian dan penelitian dalam perjalanan pembahasan ke DPRD terhadap tuntutan masyarakat Matim. Tuntutan lembaga organisasi yang serius menangani masalah agar kiranya segera dibentuk badan yang benar saat fleksibel tidak memberikan kepada DPRD untuk diproses melalui pembahasan," ujar Anam.(*)

Penulis: Aris Ninu
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help