Berita Provinsi NTT

LHKPN dari Balon DPD Diserahkan ke KPU Setelah Terpilih

Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Balon DPD RI baru akan diserahkan ke KPU ketika balon itu terpilih.

LHKPN dari Balon DPD Diserahkan ke KPU Setelah Terpilih
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari bakal calon (Balon) DPD RI baru akan diserahkan ke KPU ketika balon itu terpilih.

Pelaporan LHKPN ini dilakukan paling lambat tujuh hari setelah KPU menetapkan calon DPD RI terpilih.

Hal ini disampaikan Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (8/8/2018).

Baca: Fary Janjikan Peningkatan Program P3TAI di TTS

Menurut Maryanti, berdasarkan surat dari KPU RI tertanggal 13 Juli 2018 lalu, disampaikan bahwa kewajiban calon anggota DPD RI menyampaikan tanda terima pelaporan LHKPN kepada KPU itu hanya diberlakukan bagi calon DPD yang terpilih.

"Penyerahan ini ke KPU RI melalui KPU provinsi. Penyerahan ini paling lambat tujuh hari setelah KPU menerbitkan surat keputusan tentang penetapan calon terpilih anggota DPD," kata Maryanti.

Dia menjelaskan, hal itu diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2018, Pasal 60 (1) huruf u tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD.

Dikatakan, dalam hal calon terpilih anggota DPD tidak menyampaikan tanda terima pelaporan LHKPN sampai berakhir batas waktu yang ditentukan, yakni paling lambat tujuh hari setelah KPU mengeluarkan SK penetapan calon terpilih, maka KPU tidak akan mengajukan calon itu ke Presiden untuk diresmikan.

"Jadi kalau sampai tujuh hari setelah penetapan oleh KPU, calon DPD ada yang tidak menyerahkan LHKPN, maka yang bersangkutan tidak diajukan namanya ke Presiden untukdiresmikan keanggotaannya," jelas Maryanti.

Lebih lanjut, jika nama calon DPD yang tidak diajukan ke Presiden, maka jelas yang bersangkutan tidak dapat dilantik menjadi anggota DPD.

Ditanyai soal LHKPN Calon DPRD, ia mengakui, perlakuan penyerahan LHKPN bagi bacaleg juga sama, yakni dilaporkan ke KPU setemah caleg itu terpilih menjadi Anggota DPRD.

Ketua Divisi Teknis KPU NTT, Thomas Dohu mengatakan, LHKPN calon DPRD itu tidak menjadi bagian dari syarat pendaftaran bacaleg.

"Kalau mereka serahkan, tentu kami lakukan verifikasi, tapi sampai sekarang mereka belum laporkan. Memang sesuai ketentuan dalam PKPU No 14 Tahun 2018 itu bahwa pelaporan LHKPN itu diserahkan ke KPU paling lambat tujuh hari setelah adanya SK penetapan calon terpilih oleh KPU," kata Thomas. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help