Berita Lembata

Berkas Kesehatan Bakal Caleg Masih Diragukan. Ini Berkas yang Diragukan

Berkas administrasi yang diajukan caleg ke KPUD Lembata masih ada yang diragukan kebenarannya oleh tim verifikasi KPUD setempat.

Berkas Kesehatan Bakal Caleg Masih Diragukan. Ini Berkas yang Diragukan
POS-KUPANG.COM/Frans Krowin
Komisioner yang membidangi divisi teknis KPUD Lembata, Bernabas ND Marak 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Frans Krowin

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA -- Berkas administrasi yang diajukan bakal calon anggota legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lembata, ternyata masih ada yang diragukan kebenarannya oleh tim verifikasi KPUD setempat. Berkas yang diragukan keabsahannya, adalah surat keterangan kesehatan dan beberapa hal lainnya.

Hal ini diungkapkan Komisioner yang membidangi divisi teknis KPUD Lembata, Bernabas ND Marak, ketika ditemui Poa Kupang di ruang kerjanya, Selasa (7/8/2018) siang.

Lantaran masih ada berkas bakal caleg yang demikian, kata Bernabas, maka tim verifikasi masih harus melakukan klarifikasi lagi kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh jawaban yang pasti.

"Setelah melakukan verifikasi, tim kami masih melakukan klarifikasi lagi. Klarifikasi itu dengan cara mendatangi pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan keabsahan berkas administrasi bakal caleg bersangkutan," ujar Bernabas.

Ia mencontohkan, ada satu dua bakal caleg yang surat kesehatannya tanpa cap. Bahwa benar surat itu berlogo rumah sakit, ada tanda tangan dokter tapi tanpa cap.

"Nah, ini yang akan kami minta klarifikasikan lagi dari manajemen rumah sakit bersangkutan. Kami akan menanyakan, apakah betul surat kesehatan tanpa cap itu dikeluarkan oleh rumah sakit tersebut atau tidak. Kalau betul maka harus dibubuhkan stempel tapi jika tidak, maka berkas caleg itu akan dipertimbangkan apakah diterima atau ditolak," ujarnya.

Selain itu, katanya, ada juga sejumlah caleg yang memasukan ijazah tanpa legalisir. Ada juga bakal caleg yang berijazah SMA namun ijazah tersebut dilegalisir oleh kepala bidang SMP pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten.

Padahal, lanjut Bernabas, saat ini pemerintah telah memiliki regulasi yang telah mengalihkan tanggung jawab pengelolaan SMA/SMK dari tangan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah propinsi. Ini juga perlu kami lakukan klarifikasi apakah kepemilikan ijazah itu benar adanya.

"Akan kami tanyakan apakah dibenarkan bakal caleg berijazah SMA tapi ijazahnya dilegalisir oleh Kepala Bidang SMP pada dinas PKO kabupaten. Kami ingin mendapatkan jawaban pasti soal itu," ujar Bernabas. (*)
Area lampiran

Tags
Lembata
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved