Berita Provinsi NTT

Hamdan Desak Pemprov NTT Tuntaskan Masalah Izin Penangkapan dan Ukuran Kapal Nelayan

Anggota Komisi II DPRD NTT, Hamdan Saleh Batjo,S.P mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar menuntaskan masalah perizinan penangkapan ikan

Hamdan Desak Pemprov NTT Tuntaskan Masalah Izin Penangkapan dan Ukuran Kapal Nelayan
ISTIMEWA
Anggota DPRD NTT, Hamdan Saleh Batjo berdialog dengan para nelayan di Rote Ndao beberapa waktu lalu. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Anggota Komisi II DPRD NTT, Hamdan Saleh Batjo,S.P mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar menuntaskan masalah perizinan penangkapan ikan dan juga izin ukuran kapal nelayan.

Akibat izin dan alat ukur kapal bagi nelayan yang bermasalah ini, maka para nelayan di Rote Ndao gagal melakukan penangkapan hasil laut.

Hamdan menyampaikan hal ini pada acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi-komisi di DPRD NTT dan Pemprov NTT.

Baca: Pelaku Pembacokan Ditangkap saat Hendak Kabur bersama Ayahnya

Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT,Alex Take Ofong didampingi Wakil Ketua DPRD NTT, Yunus Takandewa.

Hadir Asisten II Setda NTT, Ir. Alexander Sena,.M.Si dan sejumlah pimpinan OPD terkait.
Rapat ini berlangsung di Aula Kelimutu DPRD NTT, Senin (6/8/2018).

RDP ini atas permintaan Hamdan Saleh Batjo pada Rapat pimpinan hari Kamis, 2 Agustus 2018 lalu.

Dalam rapat ini, Hamdan menyampaikan bahwa ada sejumlah kapal layar milik nelayan di Kabupaten Rote Ndao prov NTT gagal melakukan penangkapan hasil laut oleh karena lemahnya pelayanan dari kesyahbandaran terutama pada izin pengukuran kapal layar di atas 7 Gross Ton (GT).

"Kapal nelayan yang awal bulan ini siap melakun pelayaran ke Pulau Astringan , Haring Utara dan Haring Selatan terhambat karena belum mendapatkan Surat Ukur dari Syahbandar Kupang yang juga berdampak pada izin penangkapan dari Dinas Kelautan dan Perikanan NTT," kata Hamdan.

Dijelaskan, untuk melengkapi surat - surat kapal supaya dinyatakan layak /laik berlayar telah diajukan oleh pemilik kapal layar semenjak bulan Februari 2018 lalu di Kantor Syahbandar Rote Ndao, namun karena perubahan regulasi pengukuran kapal di atas 7 GT menjadi kewenangan Syahbandar Kupang atau dari Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kupang.

Halaman
12
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved