Berita Provinsi NTT
Harus Ada Kebijakan Terkait Hak Paten Motif Tenun Ikat NTT
Ursula Dando Lio, Ketua Presidium DPD WKRI NTT, mengatakan, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan terkait hak paten tenun ikat di NTT.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ursula Dando Lio, Ketua Presidium Dewan Pimpinan Daerah Wanita Katolik Republik Indonesia (DPD WKRI) NTT, mengatakan, untuk mencegah adanya plagiasi terkait motif tenun ikat NTT, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan terkait hak paten tenun ikat di NTT.
Hal itu disampaikannya ketika dihubungi POS-KUPANG.COM per telepon, Sabtu (4/8/2018).
Ia menjelaskan, dengan adanya produk kebijakan tersebut maka motif tenun ikat NTT yang selama ini menjadi ciri khas dan kebanggaan masyarakat NTT tetap terjaga.
Baca: 6 Hal Ini Wajib Diperhatikan Sebelum Menyewakan Rumah
Namun demikian, sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, kata Ursula, perlu ada kajian secara komprehensif terkait motif tenun ikat dari berbagai daerah di NTT.
"Dari sekian banyak tenun ikat ini miliknya siapa. Ini motif dari mana? Ini harus ditelusuri. Ini mengalami kesulitan," katanya.
Dijelaskannya regulasi tersebut juga akan menjaga orisinalitas dari tenun ikat di NTT dan dapat membantu para penenun dan pengrajin tenun ikat saat menghadapi maraknya tenun yang dibuat atau dicetak oleh pabrik.
"Kita sulit membedakan tenunan asli NTT dan tenunan yang dibuat oleh pabrik. Dari aspek pewarnaan ini sangat mirip," jelasnya
"Mesti ada kebijakan yang mengatur tenun ikat. Motif NTT itu hanya boleh kita yang keluarkan tidak dari pabrik yang mengeluarkan itu yang merusak harga tenun ikat di NTT," tambahnya.
Dalam hal pengembangan tenun ikat di NTT, dirinya mengapresiasi pemerintah dimana telah bekerjasama untuk mengembangkan tenun ikat NTT
Hal tersebut, lanjutnya, dapat dilihat dari dibukanya Progam Studi Teknik Pembuatan Tenun ikat di Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang.
"Dalam tahun ini Program Studi Teknik Pembuatan Tenun ikat sudah dibuka artinya penerimtah punya cukup perhatian untuk perhatikan itu," katanya. (*)
-
Berkunjung ke Pos Kupang, Roby Idong Sebut Media Jembatan yang Handal
-
Bawaslu Loloskan 31 Bacaleg Mantan Koruptor, Satu Bacaleg dari Ende
-
Bulog Jamin Stok Beras Sampai Akhir Tahun
-
Ini Pernyataan Danrem 161 Wira Sakti Terkait Masalah Perbatasan RI-RDTL
-
PADMA Ingatkan Gubernur NTT Jangan Buru-buru Moratorium TKI ke Luar Negeri