Harus Ada Kebijakan Terkait Hak Paten Motif Tenun Ikat NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ursula Dando Lio, Ketua Presidium Dewan Pimpinan Daerah Wanita Katolik Republik Indonesia (DPD WKRI) NTT, mengatakan, untuk mencegah adanya plagiasi terkait motif tenun ikat NTT, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan terkait hak paten tenun ikat di NTT.

Hal itu disampaikannya ketika dihubungi POS-KUPANG.COM per telepon, Sabtu (4/8/2018).

Ia menjelaskan, dengan adanya produk kebijakan tersebut maka motif tenun ikat NTT yang selama ini menjadi ciri khas dan kebanggaan masyarakat NTT tetap terjaga.

Baca: 6 Hal Ini Wajib Diperhatikan Sebelum Menyewakan Rumah

Namun demikian, sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, kata Ursula, perlu ada kajian secara komprehensif terkait motif tenun ikat dari berbagai daerah di NTT.

"Dari sekian banyak tenun ikat ini miliknya siapa. Ini motif dari mana? Ini harus ditelusuri. Ini mengalami kesulitan," katanya.

Dijelaskannya regulasi tersebut juga akan menjaga orisinalitas dari tenun ikat di NTT dan dapat membantu para penenun dan pengrajin tenun ikat saat menghadapi maraknya tenun yang dibuat atau dicetak oleh pabrik.

"Kita sulit membedakan tenunan asli NTT dan tenunan yang dibuat oleh pabrik. Dari aspek pewarnaan ini sangat mirip," jelasnya

"Mesti ada kebijakan yang mengatur tenun ikat. Motif NTT itu hanya boleh kita yang keluarkan tidak dari pabrik yang mengeluarkan itu yang merusak harga tenun ikat di NTT," tambahnya.

Dalam hal pengembangan tenun ikat di NTT, dirinya mengapresiasi pemerintah dimana telah bekerjasama untuk mengembangkan tenun ikat NTT

Hal tersebut, lanjutnya, dapat dilihat dari dibukanya Progam Studi Teknik Pembuatan Tenun ikat di Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang.

"Dalam tahun ini Program Studi Teknik Pembuatan Tenun ikat sudah dibuka artinya penerimtah punya cukup perhatian untuk perhatikan itu," katanya. (*)