Berita TTS

Sekda TTS dan Kaban PKAD Beri Penjelasan Berbeda Terkait Penyempurnaan APBD

Sekda TTS mengaku tak mengetahui jika Perbup Penyempurnaan APBD 2018 yang dikeluarkan guna membayar dana luncuran pihak ketiga ditarik kembali bupati

Sekda TTS dan Kaban PKAD Beri Penjelasan Berbeda Terkait Penyempurnaan APBD
POS KUPANG/DION KOTA
Sekda TTS, Marthen Selan

Laporan Reporter Pos-kupang.com, Dion Kota

POSKUPANG.COM, SOE – ‎Sekda TTS, Marthen Selan mengaku, tidak mengetahui jika Perbup Penyempurnaan APBD 2018 yang dikeluarkan guna membayar dana luncuran pihak ketiga senilai 45 miliar sudah ditarik kembali oleh Bupati.

Padahal menurut Sekda Marthen, berdasarkan hasil konsultasi dengan Departemen Dalam Negeri, Penyempurnaan anggaran bisa dilakukan guna membayar hak pihak ketiga tersebut.

Pasalnya dalam Permendagri 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah khususnya pasal 160 tentang pergeseran kegiatan dan program, ‎Jo pasal 119 ayat 1 tentang penyempurnaan APBD, ‎jo pasal 107 ayat 4 butir K, yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan yang belum masuk dalam anggaran tahun ini (APBD induk) boleh dimasukan.

Dasar aturan inilah maka dibuatlah Perbup penyempurnaan APBD 2018 guna membayar utang pihak ketiga.

" Saya belum tahu kalau Perbupnya sudah ditarik kembali. Saya akan panggil PKAD untuk menanyakan hal ini. Padahal, jika Perbup penyempurnaan berlaku, utang pihak ketiga senilai 45 miliar bisa dibayarkan," sebut Sekda Marthen.

Berbeda dengan penjelasan Sekda Marthen yang menyebutkan jika Kementerian Dalam Negeri memberikan lampu hijau untuk membuat Perbup Penyempurnaan APBD, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD), Esterina Banfatin justru menyebut Kementerian Dalam Negeri melarang untuk melakukan penyempurnaan guna membayar hutang pihak ketiga tersebut.

Dijelaskan Esterina, sesuai aturan, penyempurnaan hanya bisa dilakukan untuk pergeseran mata kegiatan yang masuk dalam APBD induk, sedangkan untuk mata kegiatan yang tidak masuk dalam APBD induk harus menunggu perubahan APBD.

" Saya memang tidak ikut konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, tetapi berdasarkan keterangan dari dua staf saya yang ikut konsultasi katanya Kementerian Dalam Negeri melarang hal tersebut. Sehingga tidak kita lakukan penyempurnaan," jelasnya.

Ketika disinggung terkait penarikan Perbup Penyempurnaan APBD 2018, Esterina membenarkan hal tersebut. Dirinya mengaku, jika penarikan Perbup tersebut hanya dilakukan selang beberapa jam usai ditandatangani bupati TTS.

Lucunya, PKAD baru menyadari kesalahan dalam penyusunan Perbup tersebut usai ditandatangani Bupati Mella. Hal inilah yang menjadi tanda tanya besar.

" Ia benar, memang sempat ada Perbupnya, tetapi sudah ditarik. Setelah Bupati tandatangan dan kami lihat pasal turunnya baru kita sadar jika penyempurnaan tidak bisa dilakukan untuk mata kegiatan yang tidak masuk dalam APBD induk, " sebutnya.

 Esterina membenarkan adanya enam paket fisik yang sudah rampung dikerjakan pada tahun 2017 lalu, tetapi belum dibayarkan hak rekanannya. Esterina mengaku, tidak mengetahui alasan mengapa saat itu tidak langsung dibayarkan, karena dirinya baru menjabat kepala PKAD pada akhir Desember 2017 lalu.

" Kalau soal itu saya juga tidak tahu, itu masih masa jabatannya pak Yohanis Laos," elaknya. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved