Berita TTS

Geram Pemkab TTS Tak Kunjung Bayar Utang, Rekanan Mengadu Ke DPRD TTS

Tiga Rekanan yang mengerjakan proyek fisik Pemda TTS tahun anggaran 2017 mengadu ke DPRD TTS. Rekanan geram karena Pemkab TTS tak bayar utangnya

Geram Pemkab TTS Tak Kunjung Bayar Utang, Rekanan Mengadu Ke DPRD TTS
pos kupang.com, dion kota
para rekanan sedang berbincang dengan anggota komisi III DPRD TTS, David Boimau di ruang komisi III. 

Laporan Reporter Pos-kupang.com, Dion Kota

POSKUPANG.COM, SOE – Tiga orang Rekanan yang mengerjakan proyek fisik milik pemerintah kabupaten (Pemkab) TTS tahun anggaran 2017 lalu, Jumat ( 3/8/2018) mengadu ke DPRD TTS. Para rekanan geram dengan pihak Pemkab TTS yang tak juga membayarkan utangnya.

Pasalnya, usai merampungkan pekerjaan sejak November dan Desember 2017 lalu, hingga saat ini hak mereka tak kunjung dibayarkan.

Para rekanan merasa dipermainkan pihak Pemkab TTS yang sudah berjanji sejak Mei lalu untuk membayar utang pihak ketiga, tetapi hingga bulan Agustus, Pemkab TTS tak juga membayarkan utangnya.

Baca: Biaya Pengobatan Sampai Pemakaman Petinju NTT Ditanggung Pemerintah Bali

Yarit Pasumain, pemilik CV Egresia meminta Pemkab TTS untuk segera membayarkan hak para rekanan yang sudah ditunggak sejak tahun 2017 lalu. Yarit menuntut pembayaran hak pihak ketiga harus dibayarkan sebelum perubahan APBD 2018.

Dirinya mengancam, jika Pemkab TTS tak juga mau membayarkan hutang pihak ketiga, maka dirinya akan membawa ratusan buruh untuk berdemo di kantor Bupati TTS.

" Pak Sekda janji dari bulan Mei katanya mau bayar hutang daerah dengan melakukan penyempurnaan anggaran, tapi hingga saat ini tidak tahu bayar. Kami dengar katanya dokumen penyempurnaannya sudah ditarik sehingga tidak bisa dibayar. Ini ada apa? Kenapa Pemkab TTS sepertinya tidak ada niat mau bayar utang mereka. Pak

Bupati yang terhormat harus tahu, ratusan buruh dan keluarganya jadi korban karena ulah Pemkab TTS. Jangan tutup mata pak bupati. Nanti para buruh dan keluarganya datang demo di kantor bupati baru pak bupati baru mau buka mata," ungkapnya dengan nada kesal.

Dirinya menuding, Pemkab TTS enggan membayarkan hak pihak ketiga sejak November 2017 lalu karena rekening Pemkab pada akhir tahun sudah nol. Namun, Pemkab TTS enggan mangaku hal tersebut karena malu.

" Saya curiga yang di akhir tahun Pemkab mengaku masih ada uang itu penipu. Uang mereka hanya di atas kertas, tapi uang kas sudah habis. Kalau memang uang masih ada, kenapa hak kami sejak bulan November dan Desember bulan lalu tidak dibayarkan? Kenapa harus tunggu tahun 2018? Lihat saja pak, kalau Pemda paksa bayarnya di perubahan, maka ini akan panjang," ancamnya.

David Boimau, anggota Komisi III DPRD TTS yang menerima pengaduan para kontraktor mengaku, kecewa dengan Pemda TTS yang tidak juga jujur dengan para rekanan.

Dirinya mengatakan, seandainya pemerintah mau jujur dengan rekanan terkait alasan kenapa penyempurnaan anggaran tidak bisa dilakukan dan tidak memberikan janji manis terkait pembayaran hak pihak ketiga, tentunya para rekanan tidak akan mendapatkan janji palsu. ‎

Oleh sebab itu, Senin (6/8/2018) komisi III akan mengundang Sekda TTS dan Kepala Badan PKAD serta para rekanan untuk duduk bersama dan menjelaskan alasan kenapa tidak bisa dilakukan penyempurnaan APBD 2018.

" Saya bingung kenapa harus pakai janji akan dibayar dalam penyempurnaan, padahal hasil konsultasi dengan Kemendagri jelas menyebutkan jika penyempurnaan hanya bisa dilakukan untuk pergeseran mata kegiatan yang masuk dalam APBD induk. Sedangkan yang tidak masuk hanya bisa dilakukan di perubahan.

Nanti kita undang semua pihak biar duduk bersama agar semuanya jelas," tegasnya. ( *)

Penulis: Dion Kota
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved