Berita Lembata

Dua Anggota DPRD Lembata Dijebloskan ke Penjara. Ini Penyebabnya

kedua oknum anggota Dewan itu dijebloskan ke penjara terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen negara yang dilakukan dalam upaya melengserkan

Dua Anggota DPRD Lembata Dijebloskan ke Penjara. Ini Penyebabnya
pos kupang.com, frans krowin
Kepala Urusan Tata Usaha Lapas Lembata, Fransiskus Gregorius Riberu 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Frans Krowin

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA -- Dua oknum anggota DPRD Lembata, yakni Philipus Bediona dan Fransiskus Limawai alias Ferry Koban, dijebloskan ke penjara, Jumat (3/8/2018) siang. Keduanya menghuni Blok B5, Lapas Kelas III Lembata.

Kepala Urusan Tata Usaha Lapas Lembata, Fransiskus Gregorius Riberu, membenarkan hal itu ketika dikonfirmasi Pos Kupang.Com di Lapas, Jumat (3/8/2018).

"Benar, dua anggota DPRD Lembata itu sudah masuk penjara. Sekitar pukul 11.00 Wita kedua oknum anggota Dewan itu dibawa oleh jaksa ke sini, ke Lapas," ujar Frengky, demikian Fransiskus Gregorius Riberu biasa disapa.

Dikatakannya, sekitar pukul 09.00 Wita, dua anggota Dewan itu datang ke lapas. Philipus Bediona lebih dahulu tiba di halaman depan lapas bersama istri dan anak. Tak lama berselang datang Ferry Koban bersama keluarga.

Kedatangan dua anggota Dewan itu, katanya, sama sekali tak diketahui oleh manajemen lapas. Olehnya mereka tak menggubris kedatangan dua anggota dewan tersebut.

Sekitar pukul 10.30 Wita, jaksa tiba di lapas. Setelah memroses semua berkas administrasi, akhirnya kedua oknum Dewan itu dibawa masuk ke penjara dan menempati Blok B, Kamar No 5. Baik Ipi Bediona dan Ferry Koban sama-sama berada di satu kamar.

Untuk diketahui, kedua oknum anggota Dewan itu dijebloskan ke penjara terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen negara yang dilakukan kedua oknum tersebut dalam upaya melengserkan Eliaser Yentji Sunur dari jabatam Bupati Lembata pada tahun 2015 silam.

Terungkapnya kasus pemalsuan dokumen negara itu berawal dari dokumen yang telah dipalsukan itu dikirim oleh Mahkamah Agung (MA) kepada Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur untuk melalukan klarifikasi terhadap dokumen itu.

Mendapat pemberitahuan dari MA, Bupati Sunur kaget. Ia lantas mencocokkan dokumen asli hasil paripurna yang ada padanya dan dokumen yang dikirim dari MA. Setelah mempelajarinya baru diketahui kalau telah ada banyak perubahan di dalam dokumen yang dikirim MA.

Dari situlah terkuat tindakan pidana pemalsuan dokumen negara yang dilakukan dua oknum anggota Dewan tersebut. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help