Berita Regional

Mencoblos Dua Kali, Suami Istri Divonis 1 Tahun Penjara

Pasutri divonis satu tahun penjara dengan hukuman percobaan selama enam bulan karena mencoblos dua kali pada pilkada serentak.

Mencoblos Dua Kali, Suami Istri Divonis 1 Tahun Penjara
KOMPAS.Com/Syarifudin
Suasana sidang kasus dugaan tindak pidana pemilihan dengan tersangka pasangan suami istri, di Pengadilan Negeri Bima, Rabu (1/8/2018). 

POS-KUPANG.COM | KOTA BIMA - Pasangan suami istri (Pasutri) divonis satu tahun penjara dengan hukuman percobaan selama enam bulan karena mencoblos dua kali pada pilkada serentak.

Dua terdakwa kasus tindak pidana pemilihan (Tipilih) itu masing-masing bernama Bambang dan Fatun. Mereka divonis di Pengadilan Negeri Raba Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam sidang putusan yang digelar Rabu (1/8/2018).

Sidang kasus tindak pidana pemilihan ini berlangsung secara maraton, mulai dari pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa, hingga pembacaan tuntutan sampai putusan.

Baca: Ternyata Inggris Siap Ajukan Proposal Tuan Rumah Piala Dunia 2030

Sidang dipimpin Y Erstanto Windiolelono, S.H, M.Hum sebagai hakim ketua. Kemudian Frans Cornlisen dan Arif Hadi Saputra, S.H sebagai hakim anggota.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah Roby, S.H. Sidang Tipilih kali ini berlangsung penuh haru. Pasalnya, kondisi terdakwa Fatun yang tengah hamil tua membuat semua pihak bersedih dan menetaskan air mata. Ditambah lagi minimnya pengetahuan yang dimiliki kedua terdakwa yang sama-sama tidak bisa berbahasa Indonesia.

Sementara pada sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan sembilan orang saksi. Mereka merupakan petugas KPPS dan seorang warga yang mengetahui kejadian saat itu.

Dari sembilan orang saksi, enam di antaranya adalah Nurainun, Yeyen, Ramlah, Alimran, S.H, Syarif, dan Syamsudin. Sembilan saksi itu dipanggil per tiga orang.

Berdasarkan keterangan tiga saksi pertama, Bambang dan Fatun berdomisili di RT 25 Lingkungan Songgela, Kelurahan Jatiwangi. Mereka terdaftar dalam DPT di TPS 17 Songgela. Saat ke TPS, dua terdakwa membawa formulir C6, kemudian memberikan hak suara dan mencelupkan jari kelilingking ke tinta.

Sementara saksi berikutnya, Nurainun, Yeyen dan Ramlah. Nurainun dan Yeyen merupakan petugas KPPS di TPS 6 Kelurahan Dara. Nurainun dan Yeyen mengaku tidak ingat, apakah dua terdakwa mencoblos atau tidak. Mereka mengetahui kasus itu setelah menerima surat panggilan dari Panwaslu Kota Bima.

"Saya tidak perhatikan saat itu. Dan, kami baru tahu masalah ini setelah terima surat panggilan klarifikasi dari Panwaslu. Di sana kami baru tahu dengan jelas seperti apa kasusnya," kata Yeyen di hadapan Majelis Hakim.

Sementara saksi lain, Ramlah mengaku melihat dua terdakwa di TPS 6. Saat itu, Fatun mengatakan bahwa mereka sudah nyoblos di Songgela. "Saat itu saya tidak menyuruh mereka untuk coblos lagi. Saya langsung pulang," ujar Ramlah.

Ramlah mengaku melaporkan kasus itu supaya tidak terulang lagi. Kasus itu dilaporkan dua hari setelah pencoblosan. "Saya laporkan ke Pak Al Imran dan beliau yang lapor ke Panwaslu," tuturnya.

Setelah keterangan Ramlah didengarkan, Fatun mengaku saat itu sempat memberitahukan Ramlah bahwa mereka sudah mencoblos di Songgela. Namun mereka mendapat C6 juga di Kelurahan Dara.

"Seandainya saat itu mereka melarang, pasti kami tidak akan mencoblos lagi," ujar Fatun sambil menahan tangis.

Sementara saksi Al Imran menjelaskan, ia melaporkan terdakwa atas kasus coblos dua kali saat Pilkada Kota Bima. Dua terdakwa dilaporkan tanggal 30 Juni 2018, di Sekretariat Panwaslu Kota Bima. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help