Berita Provinsi NTT

Komisi III Soroti Penegakan Hukum Kasus Human Trafficking dan Imigrasi di NTT

Komisi III DPR RI menyoroti penegakan hukum kasus perdagangan orange (humman trafficking) dan pengawasan imigrasi atas orang asing di NTT.

Komisi III Soroti Penegakan Hukum Kasus Human Trafficking dan Imigrasi di NTT
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Rapat kerja komisi III dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT dan jajaran bersama ketua Pengadilan Tinggi Kupang, ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Militer beserta jajaran di Aula Kanwil Kemenkumham NTT pada Kamis (2/7/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti penegakan hukum kasus perdagangan orange (humman trafficking) dan pengawasan imigrasi atas orang asing di NTT.

Dalam rapat kerja bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) NTT serta Peradilan di Provinsi NTT yang dilakukan pada Kamis (2/8/2018) siang di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Kupang, beberapa anggota komisi III secara spesifik menyorot masalah ini dalam pendalaman diskusi dengan para penegak hukum itu.

Baca: Setelah Dibangun, Pelabuhan Laut di Sagu Adonara Ini Bakal Belum Efektif Digunakan

Rombongan Komisi III DPR RI yang terdiri dari 10 orang anggota dan staf itu dipimpin oleh ketua Komisi III Erma Suryani Ranik SH. Hadir pada kunjungan kerja dalam rangka reses masa persidangan V tahun 2017/2018, politisi dari PDI Perjuangan, Ichsan Soelistio, Herman Hery, Risa Mariska, serta Arteria Dahlan. Selain itu ada pula Muhhamad Nasir dari PKS, Wihadi Wiyanto dari Gerindra, Muhammad Toha dari PKB, Drs T Taufiqulhadi dari Nasdem dan Yosef B Badeoda dari Partai Demokrat.

Dalam diskusi dan pendalama yang berlangsung setelah para ketua pengadilan tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT memaparkan presentasi menjawab pertanyaan Komisi III, anggota komisi III Muslim menyatkaan bahwa perdaganagan orang merupakan kejahatan luar biasa yang terjadi di NTT.

Namun ia sebagai wakil rakyat menyayangkan, ada kasus yang terjadi dimana hakim membebasakan tersangka yang diketahui sebagai bandar perdagangan orang dengan vonis bebas dari segala tuntutan hukum.

"Kita darurat perdagangan orang, tetapi ini ada suatu hal yang cukup luar biasa sekali terjadi dan kisah pilu ini sebaiknya tidak terjadi lagi di NTT, hakim di tingkatan mana saya tidak perlu menyebutkan. Kita tidak mau mendengar lagi kejadian seperti ini, semua orang tau dia tuh bandar besar, tapi kenapa hakim menjatuhkan vonis dibebaskan dari segala tuntutan hukum," tegasnya.

Selain penanganan kasus perdagangan orang, anggota komisi III juga mempertanyakan bagaimana proses pengawasan para pengungsi atau imigran yang ditempatkan di beberapa hotel di Kupang diantaranya seperti di Hotel Ina Boi dan Hotel Kupang Inn.

Dari data kantor Wilayah Kemenkumham NTT disebutkan terdapat sebanyak 261 orang imigran saat ini ditempatkan di beberapa hotel yang ada di kota Kupang. Imigran ini mendapat biaya hidup dari UNHCR dan berada di bawah pengawasan pihak Kemenkumham.

Menurut Wihadi, penempatan pengungsi imigran di beberapa tempat sangat rentan dan menimbulkan potensi bahaya karena pengawasan menjadi longgar dan para pengungsi cenderung menjadi bebas untuk berkeliaran.

"Masalah orang asing, pengusngusi yang di hotel, status mereka sebagai pengungsi pengawasannya bagaimana dan seperti apa? Karena ini sangat rentan. Melihat jumlahnya 261 orang dari berbagai macam negara ini sangat rentan," ungkapnya. (*)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved