Berita Kabupaten Manggarai

Himpunan Nelayan Tolak Pembangunan di Pulau Rinca

Dia merasa kecewa dengan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dan Pemerintah Pusat karena terkesan mengingkari peraturan yang sudah ada sebelumnya.

Himpunan Nelayan Tolak Pembangunan di Pulau Rinca
(KOMPAS/RADITYA HELABUMI)
Sejumlah kapal merapat di dermaga Loh Buaya di Pulau Rinca, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (10/6/2016) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM Servatinus Mammilianus

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO--Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Manggarai Barat (Mabar), Blasius Janu, menolak pembangunan rest area di Pulau Rinca.

Dia merasa kecewa dengan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dan Pemerintah Pusat karena terkesan mengingkari peraturan yang sudah ada sebelumnya.

"Dari dulu masyarakat dilarang keras untuk potong kayu di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, termasuk di Pulau Rinca. Bahkan dilarang menangkap ikan, lalu kenapa sekarang ada investor datang seenaknya dengan bebas bisa bangun sarana di Pulau Rinca. Ini ada apa," tegas Blasius dengan nada kesal, saat dimintai tanggapannya oleh POS--KUPANG.COM, Rabu (1/8/2018) terkait pembangunan di Rinca.

Dia menduga ada jual beli kebijakan antara investor dengan pemerintah pusat lalu menekan pemerintah daerah demi pembangunan di dalam kawasan konservasi itu.

"Jangan sampai ada tekanan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kasihan bupati. Pertanyaan saya, apakah ada rekomendasi dari bupati atau tidak. Jangan sampai pemerintah pusat yang menekan pemerintah daerah," tegas Blasius.

Menurutnya pembangunan rest area di Pulau Rinca harus dibatalkan karena hanya menguntungkan investor yang berbisnis mencari keuntungan. Sementara warga, khususnya nelayan selama ini dilarang menangkap ikan dalam kawasan TNK.

"Nanti lama-lama kita tidak tahu kalau semua pulau di Labuan Bajo sudah dibelih dan dikuasai oleh pengusaha dari Jakarta, itu bisa saja," kata Blasius.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Budhy Kurniawan menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi didasarkan pada zonasi dan rencana pengelolaan.

Dijelaskannya, dalam zona pemanfaatan dibagi dalam 2 ruang, yaitu ruang publik dan ruang usaha.

"Ruang usaha diperuntukan untuk privat sektor (swasta) dalam rangka menunjang pengembangan pariwisata alam. Dasar aturan undang-undang nomor 5 tahun 1990, PP nomor 28 Tahun 2011 tentang pola pengelolaan KSA dan KPA, PP nomor 36 tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam dan Permenhut nomor P. 48 tahun 2010," kata Budhy.

Dia menjelaskan, konsep pengembangan pariwisata alam di kawasan konservasi ada batasan yang diatur peraturan perundangan.

"Kalau berbicara kewajiban perusahan, banyak. Salah satunya tenaga kerja 80% harus masyarakat lokal, keuntungan perusahaan 5% per tahun untuk desa sekitar, di samping kewajiban-kewajiban utama seperti wajib melakukan kegiatan perlindungan pengamanan kawasan, upaya konservasi dan pemberdayaan masyarakat," kata Budhy.(*)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved