Berita NTT

Gubernur NTT Viktor Laiskodat Diharapkan Bisa Selamatkan Pantai Pede

Gubernur NTT terpilih, Viktor Bungtilu Laiskodat diharapkan bisa menyelamatkan Obyek Wisata Pantai Pede di Labuan Bajo, Manggarai Barat

Gubernur NTT Viktor Laiskodat Diharapkan Bisa Selamatkan Pantai Pede
ISTIMEWA
Pertemuan dengan Gubernur NTT terpilih, Viktor Laiskodat beberapa hari lalu.

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS -KUPANG.COM/KUPANG -- Gubernur NTT terpilih, Viktor Bungtilu Laiskodat diharapkan bisa dapat menyelamatkan Obyek Wisata Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Kasus ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah NTT.

Hal ini disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) , Petrus Selestinus kepada Pos Kupang, Rabu (1/8/2018).
Menurut Petrus, kasus pengalihan fungsi dan hak atas lahan Pantai Pede, di Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu kasus yang dipersoalkan bahkan dituntut oleh masyarakat NTT kepada mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya untuk dikembalikan kepada Pemda Manggarai Barat sebagai pemilik. Alasannya karena, masyarakat dan para mantan Bupati Manggarai Barat meyakini betul bahwa lahan Pantai Pede adalah milik Pemda Manggarai Barat, karena diberikan oleh UU No. : 8 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Pemda Manggarai Barat.

"Lahan Pantai Pede yang seharusnya sejak pembentukan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2003 diserahkan oleh Gubernur NTT, Piet Tallo namun hingga Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, penyerahannya tertunda-tunda terus sampai akhirnya disalahgunakan oleh dengan cara mengalihkan fungsi dan hak atas lahan Pantai Pede kepada PT. Sarana Investama Manggabar (PT. SIM) milik Setya Novanto, secara diam-diam dengan melanggar hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," kata Petrus.

Advokat dari Peradi ini menjelaskan, pada kenyataannya sekarang adalah PT. SIM dan Frans Lebu Raya telah menelantarkan pengelolaan dan tanggungjawabnya pasca Setya Novanto ditahan KPK. Hingga Frans Lebu Raya tidak lagi menjabat sebagai Gubernur NTT.

Bahkan, lanjunya, tidak pernah ada penjelasan resmi tentang pengalihan dan aturan mainnya, sehingga publik khawatir bahwa Lahan Pantai Pede bisa dimanipulasi menjadi milik pribadi.

" Karena itu diperlukan langkah penyelamatan oleh Gubernur NTT terpilih Vicktor B. Laiskodat dalam 100 hari program kerja," katanya.

Dikatakan, cara yang bisa ditempuh adalah membatalkan kerjasama Pengalihan Lahan Pantai Pede dengan menarik kembali sertifikat Hak Pakai No. 3 dan No. 4 Pantai Pede dari tangan PT. SIM dan menyerahkan kepada Pemda Kabupaten Manggarai Barat.

"Perlu juga tuntut pertanggungjawaban pidana dan perdata terhadap pelaku pemberian izin atau kerjasama dengan F Setya Novanto karena sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pengalihan Hak Tahun 2014, Lahan Pantai Pede tidak pernah dikelola untuk kepentingan publik, malahan sekarang sudah diterlantarkan sejak Setya Novanto ditahan KPK sampai sekarang menjadi Napi Tipikor," ujarnya.

TPDI  menilai Mantan Gubernur NTT,Frans LebubRaya telah mengabaikan "pertanggungjawaban" kepada publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, selama dan saat hendak mengakhiri tugas dan tanggung jawab sebagai Gubernur NTT.

Bahkan ada sejumlah kasus yang selama ini dipersoalkan oleh publik antara lain kasus dugaan korupsi Dana Bansos dan kasus pengalihan Lahan Pantai Pede seluas 31.670 M2 kepada PT. SIM yang diyakini sebagai milik Setya Novanto serta kasus lainnya hingga saat ini tidak dipertanggungjawabkan.

"Ini menjadi sangat penting agar ketika memasuki awal pemerintahannya, Gubernur NTT, Vicktor B. Laiskodat benar-benar menerima peralihan kekuasaan dengan permasalahan yang jelas, mana yang menjadi tanggungjawab Frans Lebu Raya yang masih terhutang dan tidak boleh dialihkan dan mana yang merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur baru untuk melanjutkan," katanya. (*)

Tags
NTT
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved