Berita Sumba Timur

Domu Warandoy Ditunjuk Sebagai Pelaksana Tugas Harian Sekda Sumba Timur

Domu Warandoy, Asisten 1 Setda Sumba Timur ditunjuk bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora sebagai Plh Sekda Sumba Timur mulai 1 Agustus 2018

Domu Warandoy Ditunjuk Sebagai Pelaksana Tugas Harian Sekda Sumba Timur
pos kupang.com, robert ropo
Asisten 1 Sekda Sumba Timur Domu Warandoy yang ditunjuk oleh bupati Sumba Timur sebagai Pelaksana Tugas Harian. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU------Asisten 1 Sekertariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumba Timur ditunjuk bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora sebagai pelaksana tugas harian (Plh) Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumba Timur mulai tanggal 1 Agustus 2018 menyusul Sekda Sumba Timur Juspan yang pensiun dari kariernya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Domu Warandoy ketika ditemui POS-KUPANG.COM di Kantor DPRD Sumba Timur, Rabu (1/8/2018) mengatakan siap melaksanakan perintah pimpinan yakni bupati Sumba Timur yang menunjuknya sebagai Pelaksana Tugas Harian Sekda Sugas berat menjadi seorang pejabat Pelasaksana tugas harian Sekda Kabupaten Sumba Timur.

Menurut Warandoy tugas menjadi seorang Pelaksana Tugas Harian Sekda adalah tugax yang berat.

"Namanya juga tugas menjadi Pelaksana harian ini adalah tugas yang baru bagi saya, tentu saya perlu belajar lebih baik lagi untuk melaksanakan tugas dengan maksimal sehingga kepercayaan Pimpinan tidak sia-sia,"ungkap Warandoy

Menurut Warandoy, tidak mudah menjadi seorang Sekda untuk membantu bupati dalam mendukung administrasi Pemerintahan terutama berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pengelolaan Sumber daya yang ada berupa kepegawaian dan lain sebagainya yang penting.

Kata dia, salah satu tugas yang berat baginya yang ditinggalkan oleh Mantan Sekda untuk saat sekarang yakni persiapan hari ulang tahun (HUT) RI pada tanggal 17 Agustus, sementara juga persidangan di DPRD tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan juga penyampaian LKPJ Tahun anggaran 2017 bupati Sumba Timur.

"Memang saat-saat in lagi sidang di DPRD sehingga butuh perhatian serius begitu,"ungkapnya.

Warandoy juga menjelaskan, sesuai dengan peraturan presiden Nomor 3 Tahun 2018 jika ada kekosongan sekertaris daerah (Sekda), perlu diisi pertama dengan pelaksana harian (Plh) Sekda, setelah itu kemudian diproses jika lebih dari tujuh hari, maka harus diproses Penjabat Sekda dengan masa waktu paling lama enam bulan.

"Enam bulan harus sudah ada Sekda devinitif, namun untuk Sekda Devinitif akan melalui proses seleksi jabatan pimpinan tertinggi Pratama. Namun, tahun ini belum dapat dilaksanakan karena dari sisi anggaran belum disiapkan, jika di anggaran Perubahan jika memungkinkan tergantung pertimbangan DPRD dan tim Anggaran, nanti kita pikirkan,"jelas Warandoy.

Warandoy mengatakan, jika tidak memungkinkan, maka berlansung selama enam bulan kedepan harus ada sebagai penjabat Sekda.

"Ini untuk melaksanakan tugas supaya tidak ada kevakuman jabatan Sekda sesuai aturan Perpres nomor 3 tahun 2018 mengatur untuk segera menetapkan Pelaksana harian yang terakhirnya sebagai penjabat Sekda. Dan jika lebih dari dua minggu maka harus diusulkan menjadi penjabat Sekda. Dan Kemudian itu akan melalui gubernur dan dilantik oleh bupati untuk menjadi Sekda Devinitif,"pungkas Warandoy. (*)

Penulis: Robert Ropo
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved