Berita Nasional

Usai Diperiksa KPK, Kakak Kandung Cak Imin Mengaku Kenal Mantan Bupati Nganjuk

Penyidik KPK memanggil Abdul Halim Iskandar, kakak kandung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar

Usai Diperiksa KPK, Kakak Kandung Cak Imin Mengaku Kenal Mantan Bupati Nganjuk
KOMPAS.com/Achmad Faizal
Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Abdul Halim Iskandar, kakak kandung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, Selasa (31/7/2018).

Abdul diperiksa terkait penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Politisi PKB tersebut keluar dari gedung KPK sekitar pukul 15.11 WIB.

Abdul mengungkapkan dirinya dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait tersangka mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.

Baca: Sopir Taksi Ini Ditemukan Tewas dengan Luka Sayat di Cisoka

"Intinya saya ditanya apa yang saya tahu tentang Pak Taufiqurrahman sebagai bupati itu saja," ujar Abdul di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (31/7/2018).

Ketika ditanya oleh wartawan mengenai kedekatannya dengan tersangka mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Abdul menyebut hanya kenal sebatas pengurus partai politik.

"Dia kan orang Jombang, dia aktif di Golkar waktu itu saya aktif di PKB kenal sebagai sesama pengurus partai,"kata Abdul.

Saat ditanyai oleh wartawan mengenai jual beli aset, Abdul mengaku tak mengetahuinya.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan Abdul Halim Iskandar sebagai saksi untuk tersangka Taufiqurrahman.

Abdul Halim saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur.

Sebelumnya, KPK telah memanggil Abdul Halim pada Rabu (25/7/2018). Namun, dia tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit.

Dalam kasus ini, KPK telah menyita dua unit kendaraan. Pertama, satu unit Jeep Wrangler tahun 2012. Kemudian, satu unit mobil Smart Fortwo warna abu-abu.

KPK menduga Taufiqurrahman menerima gratifikasi sekitar Rp2 miliar dari dua rekanan kontraktor di Kabupaten Nganjuk terkait proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk tahun 2015.

Ia juga diduga menerima dari pemberian-pemberian lainnya terkait mutasi, promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan "ongkos" proyek di Kabupaten Nganjuk tahun 2016-2017. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved