Berita NTT

Tiga Polda Ikuti Akselerasi Kinerja PID Digelar Mabes Polri di Kupang

anggota bidang humas Polda serta satuan kerja yang menangani PID di Polda Bali, Polda NTB dan Polda NTT,

Tiga Polda Ikuti Akselerasi Kinerja PID Digelar  Mabes Polri di Kupang
pos kupang.com, ryan nong
Anggota Bidang Humas Polda NTT 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

 POS-KUPANG.COM | KUPANG – Tiga kepolisian daerah di wilayah Bali dan Nusa Tenggara menggikuti akselerasi kinerja PID (Pengelolah Informasi dan Dokumentasi) kewilayahan guna menunjang tugas humas Polri melalui update data konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di Kupang, ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi Humas Mabes Polri ini diikuti oleh Kepolisian Daerah Bali, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sotis Kupang pada Selasa (31/7/2018) pukul 08.30 Wita hingga pukul 13.30 Wita dibuka oleh Karo PID Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Drs FFJ Mirah. 

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Karo PID Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Drs FFJ Mirah yang membacakan arahan Kadiv Humas Mabes Polri mengungkapkan bahwa badan publik wajib membuka akses informasi terhadap publik, termasuk lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun untuk informasi-informasi yang bersifat strategis dapat menjadi informasi yang dikecualikan.

Kepada para peserta yang terdiri dari anggota bidang humas Polda serta satuan kerja yang menangani PID di Polda Bali, Polda NTB dan Polda NTT, Mirah juga berpesan agar wajib menguasai informasi yang berkembang, apalagi informasi-informasi yang bersifat strategis.

“Kita harus menguasai informasi apalagi yang bersifat strategis, namun ada informasi tertentu yang dikecualikan, yang pertama jenis informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hokum serta jenis informasi yang mengganggu hak intelektual dan menghambat usaha,” tegasnya. 

Mirah juga menyampaikan bahwa pada waktu mendatang bidang humas akan diprroyeksikan menjadi satuan kerja dalam kepolisian. “Bidhumas tahun depan akan menjadi satker, jadii ada penambahan untuk bagian multimedia,” katanya.

Wakapolda NTT Brigjen Pol Victor Gustav Manoppo dalam sambutannya pada saat sebelumnya juga menekankan pada pemilahan informasi yang dapat diteruskan ke publik dalam rangka penyebaran informasi publik. Wakapolda menyatakan bahwa harus ada pemilahan mana informasi yang bisa diakses dan mana informasi yang tidak dapat diteruskan ke public demi pertimbangan yang lebih besar.

“Mana informasi yang bisa diakses dan mana yang tidak, supaya informasi yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimmbulkan hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Gustaf sempat mencontohkan pengalaman pemberitaan terkait pelintas batas dari Negara tetangga beberapa waktu lalu di wilayah Timor Barat NTT. Diceritakan, saat itu informasi itu tidak di-blowup, agar tidak menimbulkan gesekan antara kitadengan Negara tetangga demi menjaga keamanan dan stabilitas wilayah.

Dalam kegiatan akselerasi kinerja PID kewilayahan guna menunjang tugas Humas Polri melalui update data hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan ini, hadir sebanyak 10 peserta dari Polda Bali, 10 Peserta dari Polda NTB serta 12 peserta dari Polda NTT termasuk Kabid Humas Polda bali, Polda NTB dan Polda NTT.

Dalam kegiatan ini juga dilngsungkan update data hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan kepada peserta dalam dua sesi, yakni sesi pra-test dan post-test oleh tim Biro PID Divisi Humas Mabes Polri. (*)

Tags
Polda NTT
Penulis: Ryan Nong
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved