Berita Kota Kupang

Ombudsman Temukan Disdukcapil Kota Kupang Titipkan E KTP Warga yang Sudah Jadi ke Anggota DPRD

Darius Beda Daton, Kepala Ombudsman Perwakilan NTT mengatakan, setelah sidak Senin, pihaknya menemukan fakta e KTP warga Kota Kupang

Ombudsman Temukan Disdukcapil Kota Kupang Titipkan E KTP Warga yang Sudah Jadi ke Anggota DPRD
pos kupang.com, gecio viana
Darius Beda Daton, Kepala Ombudsman Perwakilan NTT ketika ditemui POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya di Jl Veteran, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Selasa (31/7/2018) siang 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Darius Beda Daton, Kepala Ombudsman Perwakilan NTT mengatakan, setelah melakukan sidak pada Senin (30/7/2018) pihaknya menemukan fakta bahwa e KTP warga Kota Kupang yang diurus di Dispendukcapil Kota Kupang ternyata dititipkan juga ke Oknum DPR Kota Kupang, Selasa (31/7/2018)

"Ada problem ini, saya kurang tahu teman-teman media sudah tahu atau belum tapi di Dispendukcapil Kota Kupang ini kami juga menerima keluhan bahwa KTP-KTP yang telah tercetak tidak langsung dibagi kepada yang memiliki KTP tetapi dititipkan kepada anggota-anggota DPR Kota Kupang," jelasnya

"Jadi anggota-angota DPR dari daerah pemilihan tertentu setelah dilihat KTP-KTP tersebut alamatnya di mana, teman-teman dari Dispendukcapil ini menitipkan kepada anggota DPR Kota Kupang yang dapilnya di situ," tambah Darius kepada POS-KUPANG.COM saat ditemui di ruang kerjanya di Jl Veteran, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

Baca: Tes Kejiwaan Ulang, Masih Ada Lima Caleg yang Tidak Lulus

Baca: Jelang MotoGP Ceko 2018- Jadwal dan Klasemen Sementara, ini Modal yang Dibawa Marques

Baca: Meskipun Masih Muda, 7 Idol KPop ini Bisa Banget Kamu Panggil Oppa!

Karena mendapat laporan yang banyak dari warga terkait lamanya mengambil eKTP, lanjut Darius, ia menduga eKTP warga Kota Kupang yang belum diterima oleh warga sejak tahun 2016 sampai 2018 karena eKTP tersebut telah dititipkan kepada oknum anggota DPR Kota.

"Saya menduga KTP-KTP teman-teman yang tadi dari tahun 2016, 2017 dan 2018 yang datang cek dan belum itu kemungkinan setelah dicetak dikumpulkan menjadi banyak lalu dititipkan kepada teman-teman anggota DPR yang dapilnya di situ. Lalu nanti yang punya eKTP tersebut disuruh untuk mencari anggota DPR tersebut untuk ambil," katanya

Ia menambahkan, saat sidak tersebut, dirinya sempat mempertanyakan apakah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) kepada pihak Dispendukcapil Kota Kupang terkait penitipan eKTP kepada oknum anggota DPR Kota Kupang.

"Kemarin saya juga bilang, apakah ada SOP penyambilan eKTP seperti itu? Kan tidak demikian juga. Masa orang mau ambil KTP harus di anggota DPR, kan tidak. Yang saya temukan kemarin, yang punya eKTP ternyata eKTPnya telah dicetak tapi kok setelah berkali-kali ke kantor tapi dikatakan belum, kemudian kenapa dititipkan ke anggota DPR. Ini juga pertanyaan," ujarnya.

Selain itu, dari juga menjelaskan sidak yang telah dilakukannya pihaknya merupakan kerja konkrit dari banyaknya laporan yang masuk ke Ombudsman Perwakilan NTT terkait manajemen pelayanan eKTP yang sering dikeluhkan warga kota Kupang

"Saya lihat, substansi yang sering disampaikan terkait Dispendukcapil. Pertama, lamanya menunggu pencetakan eKTP, jadi mereka sudah lama melakukan perekaman dari tahun 2016 sampai tahun 2017 sampai 2018 belum menerima eKTP. Jadi mereka mengeluh kenapa kita sudah melakukan perekaman sejak tahun 2016 kok bisa belum terima eKTP. Mereka ini sudah berkali-kali mondar-mandir dari rumah ke Dispendukcapil hanya untuk tanya kapan mereka terima eKTP sehingga mereka mengeluh," katanya.

Baca: Lombok Masuk Zona Kuning, PVMBG Minta Pemda di NTB Revisi RTRW

Halaman
123
Penulis: Gecio Viana
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved