Berita NTT

Manajemen Pelayanan KTP Elektronik di Dispendukcapil Kota Kupang Harus Dibenahi

pelayanan eKTP di Dispendukcapil Kota Kupang diharapkan bisa dibenahi agar pelayanan kepada warga Kota Kupang berjalan optimal

Manajemen Pelayanan KTP Elektronik di Dispendukcapil Kota Kupang Harus Dibenahi
pos kupang.com, gecio viana
Darius Beda Daton, Kepala Ombudsman Perwakilan NTT ketika ditemui POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya di Jl Veteran, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Selasa (31/7/2018) siang 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Darius Beda Daton, Kepala Ombudsman Perwakilan NTT mengatakan, manajemen pelayanan eKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kupang  membenahi manajemen pelayanan e-KTP sehingga pelayanan kepada warga Kota Kupang dapat berjalan optimal

'Loketnya kalau bisa diperbanyak harus diperbanyak, kalau ada nomor antrean dikasih nomor antrean. Kalau pengunjung perhari mencapai 300 orang, harus disiapkan kursi sampai 300 untuk setiap orang dapat duduk, jangan sampai loket seperti di pasar," ungkap Darius kepada POS-KUPANG.COM saat ditemui di ruang kerjanya di Jl Veteran, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Selasa (31/7/2018)

Ia menambahkan, perubahan manajemen lainnya yakni penambahan ASN (Aparatur Sipil Negara) pada loket pelayanan e-KTP sehingga pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien

Lanjut Darius, harus ada juga pengumuman dari Dispendukcapil Kota Kupang bahwa eKTP warga telah selesai dicetak melalui pengumuman resmi oleh pihak kantor.

"Jadi manajemen pelayanan harus diatur, kalau tidak dalam sehari ribuan orang datang bagaimana kita mau melayaninya," katanya

Ia menjelaskan, pihaknya secara lisan telah memberitahukan kepada Walikota Kupang terkait hasil sidak dan rekomendasi dari Ombudsman Perwakilan NTT demi pelayanan e-KTP yang optimal kepada warga Kota Kupang.

"Ini baru saya sampaikan secara lisan, jadi saya dan kawan-kawan lain akan membuat surat resmi tentang hasil kunjungan ke Dispendukcapil Kota Kupang. Nanti pak Walikota akan menggunakan hal tersebut untuk disampaikan ke pusat karena memang pelayanan masih belum maksimal. Kita perlu ada penyegaran dan lainnya," ujarnya.

Dikatakannya, terkait server yang rusak, blanko yang kosong atau tidak ada memang merupakan kewenangan di Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Dukcapil, akan tetapi, lanjut Darius, terkait manajemen pelayanan terdapat pada pemerintah daerah.

"Tadi saya sudah diskusi dengan Pak Walikota dan beliau sepakat itu kewenangan pemda, tapi soal SDMnya supaya lebih melayani dan seterusnya mungkin butuh penyegaran dan seterusnya dan ia masih menunggu surat keputusan untuk kapan ia lakukan," katanya

"Karena di Dispendukcapil ini agak berbeda dengan dinas lain. Kalau dinas lain bisa langsung dicopot, tapi di Dispendukcapil ini ternyata ada mengajukan permohonan tiga orang lalu nanti dari tiga orang tersebut akan ditentukan oleh pusat," tambahnya. (*)



Penulis: Gecio Viana
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help