Berita TTS

KPU TTS Baru Terima Dokumen Kelengkapan Caleg dari 5 Partai

baru lima partai politik di Kabupaten TTS yang memasukan dokumen kelengkapan Calegnya.

KPU TTS Baru Terima Dokumen Kelengkapan Caleg dari 5 Partai
POS-KUPANG.COM/DION KOTA
Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten TTS, Santi Soinbala

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Dion Kota

POSKUPANG.COM, SOE - Hingga Senin (30/7/2018) pukul 16.00 Wita, baru lima partai politik di Kabupaten TTS yang memasukan dokumen kelengkapan Calegnya.

Sedangkan sembilan partai politik lainnya baru akan memasukan dokumen kelengkapan Calegnya pada hari terakhir batas waktu pengembalian dokumen Caleg.

Hal ini diungkapkan Ketua Divisi Teknis, KPU Kabupaten TTS, Santi Soinbala kepada pos kupang di ruang kerjanya.

Santi merincikan, lima partai politik yang sudah memasukan dokumen kelengkapan Calegnya masing-masing, Partai Perindo, PKPI, PKB, Berkarya dan Partai Gerinda. Sedangkan Partai Golkar, PDIP, PPP, PBB, Nasdem, PSI, Garuda, PAN dan Hanura belum memasukan dokumen kelengkapan Caleg pasca dikembalikan KPU untuk dilengkapi. Santi mengatakan, batas waktu pengembalian dokumen Caleg pada esok, Selasa (31/7/2018) pukul 00.00 Wita.

" Sampai dengan dua hari menjelang batas waktu pengembalian baru lima partai politik yang masukan dokumen kelengkapan Calegnya. Selama ini, semua partai politik melakukan konsultasi terkait kelengkapan dokumen Caleg dan kami layani. Kami berharap esok ke sembilan partai politik bisa memasukan dokumen kelengkapan Calegnya sebelum pukul 00.00 Wita," ungkap Santi.

Usai menerima dokumen kelengkapan Caleg, lanjut Santi, pihak KPU akan melakukan pemeriksaan berkas Caleg terhitung tanggal 1 hingga 7 Agustus mendatang. Santi mengaku, dalam konsultasi, beberapa partai politik sempat mengutarakan niatnya untuk mengganti nama Calegnya. Namun Santi enggan membeberkan nama partai politik yang ingin menggantikan nama Calegnya.

" Boleh ganti nama Calegnya tetapi harus berpatokan terhadap keputusan KPU Nomor 691tentang mekanisme pergantian Caleg.

Dimana persyaratan Caleg yang diganti harus berstatus TMS, memundurkan diri, meninggal dunia dan berhalangan tetap (cacat). Dalam mengajukan pergantian Caleg, partai politik wajib melampirkan surat pemunduran diri dari Caleg bersangkutan.

Contohnya seperti Partai Golkar yang mengganti calegnya karena double mendaftar ke partai politik lain. Saat mengajukan permohonan pergantian caleg, partai Golkar menyertakan surat pemunduran diri dari Caleg bersangkutan," jelas Santi.

Ketika disinggung terkait sidang sengketa perselisihan hasil pemilu (PHP) di MK yang dijadwalkan akan dilanjutkan pada 1 Agustus mendatang, Santi mengaku, segala sesuatu persiapan terkait materi sidang jawaban termohon sudah disiapkan.

Ia mengatakan, KPU tidak membukan kotak suara untuk mengampil C1 plano tiap TPS. Tetapi menggunakan format model DAA, DA1, C dan C1 sebagai pembuktian dalam sidang di MK.

" Kalau mau buka kotak suara untuk ambil C1 plano dari 921 kotak suara ada prosedurnya. Kita harus konsultasi dengan pihak Panwaslu dan Polres TTS. Sehingga untuk pembuktian mendatang, kita cukup membawa model DAA yang merupakan rekapan suatau tingkat desa, DA1 yang merupakan rekapan suara tingkat kecamatan, formulir C yang merupakan rekapan berita acara per TPS dan model C1 yang merupakan sertifikat hasilnya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya,Jumat ( 27/7/2018) Makamah Konstitusi ( MK) menggelar sidang pendahuluan sengketa perselisihan hasil pemilu ( PHP) di Jakarta. Dalam sidang perdana tersebut, pihak pemohon, dalam hal paket Naitboho - Kase melalui kuasa hukumnya, Namu Landu Praing, SH dan kawan-kawan membacakan pokok-pokok permohonan yang terdiri dari delapan item.

Setelah mendengarkan pokok-pokok permohonan, selanjutnya sidang akan kembali dilanjutkan pada 1 Agustus dengan agenda mendengarkan jawaban termohon dalam hal ini KPU Kabupaten TTS. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved