Berita Nasional

Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Melanggar UUD 1945 dan Asas Retroaktif

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30 tahun 2018 Tentang Pemilu Melanggar UUD 1945 dan Asas Retroaktif

Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Melanggar UUD 1945 dan Asas Retroaktif
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Petrus Selestinus 

Pertama, menempatkan Anggota DPR sebagai Wakil Partai Politik;

Kedua, menempatkan Partai Politik sebagai lembaga yang mewakili rakyat;

Ketiga, menempatkan Pengurus Partai Politik sebagai perkerjaan yang bersifat profesi;

Keempat, membatasi kader Partai Politik untuk menjadi anggota DPD dan

Kelima, melanggar larangan UU berlaku surut, dengan merujuk kepada pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang pada dasarnya menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

MK tidak mempertimbangkan dua hal penting yaitu,

Pertama : "maksud" Pembentuk UU terkait dengan rumusan pasal 182 l UU No. 7 Tahun 2017, yang membatasi profesi tertentu karena karakteristik dan sifat pekerjaannya dipandang dapat menimbulkan konflik kepentingan;

Kedua, melanggar Asas Retroaktif yang melarang ketentuan UU berlaku surut.

Dengan demikian frasa "pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD", tidak boleh ditafsirkan lain.

Selain secara limitatif telah dibatasi hanya pada pekerjaan yang menuntut standar, karakteristik dan sertifikasi pada profesi tertentu, yang berpotensi melahirkan konflik kepentingan.

Dan seharusnya diberlakukan untuk pemilu 2024, karena saat ini KPU sudah menetapkan Calon Anggota DPD sebagai peserta pemilu 2019. (*)

Editor: Fredrikus Royanto Bau
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved