Berita Nasional

Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Melanggar UUD 1945 dan Asas Retroaktif

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30 tahun 2018 Tentang Pemilu Melanggar UUD 1945 dan Asas Retroaktif

Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Melanggar UUD 1945 dan Asas Retroaktif
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Petrus Selestinus 

Tujuan partai politik menurut UU Partai Politik di satu pihak dan visi, misi, hak, kewajiban dan tanggung jawab anggota DPR dan DPD menurut UU MD3 No. 17 Tahun 2014.

Di pihak yang lain, secara kasat mata tidak ada perbedaan, baik visi, misi, hak dan kewajiban anggota DPR yang berasal dari Partai Politik maupun visi, misi, hak dan kewajiban Anggota DPD yang berasal dari perseorangan.

Baca: Lingkungan Pasar Inpres Dibenahi, Para Pedagang Kocar-Kacir Mencari Lokasi Jualan

Baca: Kementerian PUPR Bina Narapidana Menjadi Pekerja Konstruksi Bersertifikat

Dua-duanya sama yaitu mengemban rangkaian tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban konstitusional mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

Yang pada gilirannya harus dipertanggungjawabkan secara moral dan politis kepada masyarakat dan pemilih di daerah dan masyarakat di daerah yang diwakilinya.

Dengan demikian kekhawatiran MK bahwa pengurus Partai Politik yang menjadi calon anggota DPD akan bertentangan dengan hakekat DPD sebagai wujud representasi daerah.

Dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda (double representation), jika calon anggota DPD yang berasal dari pengurus Partai Politik itu terpilih, maka secara faktual Partai Politik akan memiliki wakil di DPR dan di DPD, sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan pasal 22D UUD 1945.

Ini sungguh-sungguh sebuah kekhawatiran yang berlebihan bahkan bersifat semu.

karena pada dasarnya Partai Politik mengemban misi "melahirkan kader-kader" untuk memimpin bangsa di lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif sementara visi, misi, hak dan kewajiban Anggota DPR dan DPD pada dasarnya sama.

Melanggar Asas Retroaktif dan Ultra Petita

Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan MK No. : 30/PUU-XVI/2018, tanggal 23 Juli 2018, telah memunculkan 5 (lima) hal yang inkonstitusional, yaitu :

Halaman
123
Editor: Fredrikus Royanto Bau
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved