Berita Nasional

Peringatan Keras Jokowi, Kepala Daerah Jangan Main-main dengan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) meringkus Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan dalam operasi tangkap tangan pada Jumat (27/7/2018).

Peringatan Keras Jokowi, Kepala Daerah Jangan Main-main dengan Korupsi
KOMPAS.Com/ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Presiden Joko Widodo (kiri) melantik lulusan angkatan XXV saat wisuda dan Pelantikan Pamong Praja Muda (PPM) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2018 di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (27/7). Presiden Joko Widodo melantik sebanyak 1.456 Pamong Praja Muda yang akan ditempatkan di seluruh pelosok daerah di Indonesia. 

POS-KUPANG.COM | SOLO - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) meringkus Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan dalam operasi tangkap tangan pada Jumat (27/7/2018).

Penangkapan adik Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, ini menambah daftar panjang kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi dan gratifikasi.

KPK mencatat, setidaknya ada sembilan kepala daerah yang terjaring OTT sepanjang tahun 2017. Mereka adalah: 1. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti 2. Bupati Pamekasan Achmad Syafii 3. Wali Kota Tegal Siti Masitha 4. Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen 5. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko 6. Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi 7. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari 8. Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman 9. Wali Kota Mojokerto Masud Yunus.

Baca: Prabowo Klaim Sudah Bangun Koalisi dengan PKS dan PAN

Jumlah ini bertambah banyak pada 2018. Sejak Januari hingga Juli 2018 saja, KPK setidaknya sudah menjaring 16 kepala daerah melalui OTT.

Mereka adalah: 1. Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif 2. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko 3. Bupati Ngada Marianus Sae 4. Bupati Subang Imas Aryumningsih 5. Bupati Lampung Tengah Mustafa 6. Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra 7. Bupati Bandung Barat Abu Bakar 8. Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud 9. Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat 10. Bupati Purbalingga Tasdi

11. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo 12. Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar 13. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf 14. Bupati Bener Meriah Ahmadi 15. Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap 16. Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan

Sebagai kepala pemerintahan Indonesia, Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali angkat bicara. Tiga hari setelah OTT Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah, Jokowi mengaku sangat sedih setiap mendengar kabar ada kepala daerah yang terjaring KPK.

"Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada. Saya juga sangat sedih, loh, jangan dipikir saya senang. Tengah malam tahu-tahu dapat berita. Pagi-pagi dapat berita," kata Jokowi saat itu.

Dia juga memperingatkan para kepala daerah untuk berhati-hati dan tidak main-main dengan anggaran dan uang. Jadi, mereka yang tidak coba-coba, tak perlu takut.

"Kalau enggak bersentuhan, enggak perlu yang namanya takut, enggak perlu yang namanya khawatir. Hati-hati," kata Jokowi yang juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Yang terbaru, peringatan keras dari Jokowi disampaikan setelah melantik Pamong Praja Muda lulusan IPDN, di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (27/7/2018).

Jokowi awalnya mengatakan bahwa KPK bekerja keras untuk mengawal jalannya pemerintahan. Pemerintah dan semua pihak menghargai proses hukum yang dilakukan KPK.

Dia kemudian kembali memperingatkan bahwa setiap kepala daerah harus berusaha menjaga integritasnya.

"Saya selalu tekankan integritas. Saya sudah titip kepada seluruh bupati, wali kota, gubernur, dan seluruh ASN kita jangan ada yang bermain-main dengan namanya anggaran, dengan uang juga," kata Jokowi. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved