Berita Timor Tengah Selatan

Inilah Hasil Kajian IRGSC Mengenai Kasus Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Latar belakang sebagian besar keluarga buruh migran adalah petani atau sebesar 89,7 persen. Faktor ekonomi diakui

Inilah Hasil Kajian IRGSC Mengenai Kasus Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan
ISTIMEWA
Diseminasi hasil penelitian pekerja migran Indonesia di TTS 

POS-KUPANG.COM, SOE -- Institute Research of Governance and Social Change (IRGSC) sebagai mitra dari Wahana Visi Indonesia (WVI) melaksanakan survei Buruh Migran dan Antisipasi Terhadap Kerentanan Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT.

Survei ini dilaksanakan pada tanggal 9-26 Mei 2018 di enam desa yang melingkupi tiga kecamatan di Kabupaten TTS yakni Kecamatan Amanuban Tengah (Desa Bone), Kecamatan Oelnino (Desa Neke dan Pene Utara) dan Kecamatan Kuanfatu (Desa Kuanfatu, Basmuti dan Kelle).

Berikut ini siaran pers yang diterima Pos-Kupang.Com dari Direktur IRGSC, Elcid Li, Jumat (27/7/2018) petang.

Berdasarkan hasil kajian penelitian IRGSC bulan Mei 2018 yang didukung Wahana Visi Indonesia (WVI) di Kabupaten TTS, NTT, maupun diperkuat hasil presentasi pemerintah desa, perwakilan gereja, tokoh adat, yang berasal dari wilayah 9 desa (Kelle, Kelle Tunan, Kuanfatu, Basmuti, Bone, Nekke, Pene Utara, Sopo dan Nobi-obi) di Kabupaten TTS pada tanggal 26 dan 27 Juli 2018, maka kami, warga masyarakat desa, pemerintah desa, SKPD terkait, IRGSC dan BPP Advokasi Hukum Perdamaian Sinode GMIT dan WVI melihat beberapa hal perlu menjadi perhatian bersama.

Pertama, persoalan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan hal utama yang harus menjadi perhatian bersama, dan untuk itu dibutuhkan perrhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten TTS, khususnya Pasangan Kepala Daerah Terpilih (2018-2022).

Peserta diseminasi hasil penelitian pekerja migran Indonesia di TTS
Peserta diseminasi hasil penelitian pekerja migran Indonesia di TTS (ISTIMEWA)

Upaya khusus itu perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hak pencatatan kependudukan terbuka dan mudah untuk dijangkau oleh seluruh keluarga dari daerah paling pelosok hingga kota SoE. Tanpa dokumen administrasi dan kependudukan dengan sendirinya warga tidak dianggap sebagai `warga negara' (stateless).

Pemenuhan hak kependudukan dan pencatatan sipil ini merupakan syarat utama mengendalikan migrasi berisiko yang mungkin dalam bentuk perdagangan orang, khususnya yang menyasar kabupaten secara khusus membuat pemetaan persoalan, dan pemetaan kapasitas untuk menyelasaikan persoalan administrasi kependudukan.

Berdasarkan hasil survei ini hanya 58,9 warga yang memiliki dokumen kependudukan ketika meninggalkan desa. Dokumen kependudukan yang dimiliki antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 66,1 persen, akta kelahiran sebanyak 56,7 persen dan yang menggunakan surat baptis sebanyak 88,1 persen.

Kedua, dampak migrasi tenaga kerja juga amat kuat dialami oleh keluarga inti. Persoalan seperti istri menikah baru di tempat kerja, atau suami menikah di tempat kerja, atau anak yang diterlantarkan, maupun hamil di luar nikah merupakan gambaran umum yang dialami oleh keluarga buruh migran.

Oleh karena itu penguatan keluarga buruh migran perlu dilakukan oleh segenap pihak khususnya oleh para tokoh agama, dan tokoh adat. Secara khusus Dinas Kesehatan Kabupaten TTS diharapkan proaktif untuk memetakan kondisi kesehatan reproduksi para pekerja migran, karena mereka amat rentan terpapar penyakit AIDS/HIV. Langkah ini perlu dilakukan secara terpadu, tanpa memberikan stigma kepada para pekerja.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help