Berita Nasional

Jokowi Teken Perpres, Menteri dan Kepala Daerah Wajib Lapor Upaya Cegah Korupsi

Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Jokowi Teken Perpres, Menteri dan Kepala Daerah Wajib Lapor Upaya Cegah Korupsi
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal, di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Perpres mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Tim bertugas mengkoordinasikan pelaksanakan strategis nasional pemberantasan korupsi sekaligus menyampaikan laporan kepada Presiden.

"Melalui Perpres ini, setiap menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah, juga wajib melaporkan aksi pencegahan korupsi kepada Tim Nasional Pencegahan Korupsi setiap tiga bulan," ujar Moeldoko di Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Baca: Kejari Ende Sita Tiga Unit Sepeda Motor dari Kasus PNPM Mandiri di Kota Baru

Moeldoko menjabarkan perpres ini fokus pada tiga hal yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakkan hukum dan reformasi birokrasi. Tiga hal itu, menurut Moeldoko, adalah sektor yang rawan korupsi.

Perpres ini juga semakin mengukuhkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai koordinator dan supervisi yang akan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, misalnya Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KSP.

Perpres itu diyakini memperkuat upaya pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi sejak hulu, tanpa mengurangi kewenangan, dan independensi lembaga penegak hukum yang sudah ada.

"Perpres ini memiliki fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi, sehingga pencegahan yang dilakukan dapat lebih fokus, terukur, dan memiliki dampak langsung," ujar Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko Perpres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Juli 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada hari yang sama. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved