Opini Pos Kupang

Inilah Daftar Pungutan Liar Sekolah dan Petunjuk Cara Melaporkannya

Kita lupakan sejenak soal PPDB online dan sistem zonasi. Mari kita lihat soal lain yang kemudian menyeruak ke ruang

Inilah Daftar Pungutan Liar Sekolah dan Petunjuk Cara Melaporkannya
Shutterstock
ilustrasi 

Oleh Darius Beda Daton
Kepala Perwakilan Ombudsman NTT

POS-KUPANG.COM - Tahapan pendaftaran, pengumuman dan pendaftaran ulang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini telah selesai. Riak-riak dan protes para orangtua siswa yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri terus berlanjut hingga minggu ini. PPDB online dan sistem zonasi dituding menjadi biang kerok utama.

Kita lupakan sejenak soal PPDB online dan sistem zonasi. Mari kita lihat soal lain yang kemudian menyeruak ke ruang publik yaitu pungutan di sekolah negeri.

Rupa-rupa pungutan menanti para orangtua yang mendaftarkan kembali anaknya pada sekolah yang dituju. Sebagai anggota Satgas Kawal PPDB dan lembaga negara yg setiap tahun memantau pelaksanaan PPDB, tahun ini Ombudsman NTT masih menerima keluhan masyarakat seputar pungutan peserta didik baru.

Sekolah negeri di NTT ramai-ramai memungut uang dari para orangtua atas nama sumbangan atau pungutan pendidikan dengan item anggaran berupa uang pembangunan, dana pengembangan 8 standar pendidikan, dana partisipasi, uang seragam, uang buku panduan dan macam-macam jenis pungutan lain.

Partisipasi Masyarakat

Pendidikan adalah salah satu jenis layanan dasar yang wajib disediakan negara. Namun demikian, negara tidak memiliki kemampuan pendanaan yang cukup, bahkan setelah konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran 20% APBN/APBD untuk sektor pendidikan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dibuka ruang partisipasi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dalam kedua peraturan ini yang disebut Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

Sedangkan sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Halaman
1234
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help