Berita Sumba Barat

Rp 26 Miliar Dana Desa Tahap II Masuk ke Rekening Desa

Kadis PMD Sumba Barat, Yakobus Jefrison Dapamerang, mengatakan, dana desa tahap II Rp 26 miliar lebih telah ditransfer ke rekening 63 desa

Rp 26 Miliar Dana Desa Tahap II Masuk ke Rekening Desa
POS-KUPANG.COM/PETRUS PITER
Kadis PMD Sumba Barat, Yakobus Jefrison Dapamerang, S.P, M.M

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM | WAIKABUBAK - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Yakobus Jefrison Dapamerang, S.P, M.M, mengatakan, dana desa tahap II Sumba Barat sebanyak Rp 26 miliar lebih telah ditransfer ke rekening 63 desa se-Sumba Barat.

Namun sampai saat ini baru sebagian desa yang telah mencairkan dana desa. Hal itu karena sebagian desa lainnya belum memasukan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahap sebelumnya.

Baca: Tingkatkan Kesadaran Bela Negara Remaja, Kemenhan Selenggarakan Lomba Parade Cinta Tanah Air

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumba Barat, Yakobus Jefrison Dapamerang, S.P, M.M menyampaikan hal itu di sela-sela acara bimtek bagi sekdes se-Sumba Barat di Hotel Ande Ate, Rabu (25/7/2018).pagi.

Menurutnya, semenjak awal menerapkan disiplin pencairam dana desa kepada seluruh desa di Sumba Barat. Hal itu bertujuan agar dana desa dikelolah secara baik dan dapat pertanggungjawabkan. Misalnya, saat ini, untuk pencairan dana desa tahap II maka setiap desa harus memasukan dahulu laporan pertanggungjawaban kegiatan tahap I.

Bila laporan tersebut belum masuk maka dana tahap belum bisa cair meskipun sudah ada di rekening desa.

Hal itu semata-mata untuk memastikan pencairan dana desa pada setiap tahapnya dapat dipergunakan sesuai jenis kegiatan sebagaimana telah ditetapkan desa.

Ia yakin bila dana desa dikeluarkan begitu saja tanpa pengendalian secara ketat maka diperkirakan sebagian dana desa dipergunakan tidak sesuai rencana kerja yang ditetapkan.

Karenanya dengan penerapan sistem pengendalian dana desa yang ketat mempermudah desa mengelolah dana sesuai kegiatan yang ditetapkan desa.

Misalnya dalam hal penyusunan laporan kegiatan desa, lengkap dengan bukti belanja dan lain-lain. Namun bila dicairkan secara keseluruhan akan membingungkan desa saat menyusun laporan. Dampaknya mulai mengarang membuat kuitansi.

Berkaca dari pengalaman itu, pihaknya memberlakukan pengendalian dana desa secara ketat pada setiap tahapannya, artinya kalau tahap pertama selesai pengelolaan dana
termasuk laporan pertanggungjawabannya baru bisa mencairkan dana desa tahap II dan seterusnya. Hal itu semata-mata membantu desa agar tidak salah mengelolah dana desa yang berujung berurusan dengan hukum. Semua kebijakan itu demi kebaikan pembangunan desa khususnya dan Sumba Barat pada umumnya. (*)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved