Opini Pos Kupang

Quo Vadis Pendidikan Inklusif di NTT?

Di tengah hiruk-pikuk ini, jalur pendidikan inklusif justru sunyi senyap. Kadang-kadang seperti dipandang tidak penting.

Quo Vadis Pendidikan Inklusif di NTT?
Ilustrasi 

Oleh Isidorus Lilijawa
Warga Kota Kupang-NTT

POS-KUPANG.COM - Tahun ajaran baru sudah dimulai. Seperti biasa, hiruk-pikuk persoalan klasik menyeruak. Penerimaan siswa baru selalu jadi problem. Ada yang sudah dapat sekolah.

Ada yang sedang mencari. Ada pula yang bingung mau sekolah di mana. Para orangtua masih sibuk mencari keadilan di rumah wakil rakyat. Para wakil rakyat juga bingung mencari solusi. Guru-guru juga galau terhadap desakan para orang tua murid. Ini bukan soal baru. Dari dulu sudah seperti ini. Yang kurang di NTT adalah kita tidak pernah belajar menjadi lebih baik dari pengalaman-pengalaman masa lalu.

Di tengah hiruk-pikuk ini, jalur pendidikan inklusif justru sunyi senyap. Kadang-kadang seperti dipandang tidak penting. Malah sering diabaikan. Padahal, seingat saya, dua tahun lalu, persisnya tanggal 7 Juni 2016, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Inklusif. Lantas, quo vadis pendidikan inklusif di NTT?

Konteks NTT

Konsep pendidikan inklusif lahir untuk memberi solusi adanya perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan terutama bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Penerapan Pendidikan Inklusif di Indonesia dilatari oleh alasan semua anak mempunyai hak yang sama untuk tidak didiskriminasikan dan memperoleh pendidikan yang bermutu.

Semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan berkebutuhan khusus'>anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Di NTT saat ini terdapat 69 SLB, baik SDLB, SMPLB maupun SMALB. Hanya tiga kabupaten yang belum memiliki SLB.

Meskipun sudah terdapat SLB serta sekolah inklusi di daerah-daerah, namun sesungguhnya operasionalisasi institusi-institusi tersebut masih jauh dari harapan. Jumlah sekolah luar biasa dan sekolah inklusi yang masih minim belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dari sekitar 10.000 anak dengan disabilitas di NTT (data Dinsos NTT, 2013).

Letak sekolah khusus yang berpusat di ibukota masing-masing daerah juga menyulitkan anak disabilitas di daerah terpencil untuk mengakses pendidikan inklusif. Belum lagi kapasitas pendidik yang belum mumpuni untuk mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus. Praktis para tenaga pendidik ini hanya belajar secara otodidak saja.

Halaman
1234
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved