Berita Undana Kupang

Simon Ola Sabon Nilai Fred Benu Menyepelekan Tindakan Melawan Hukum

Masyarakat awam dan media dibuat bingung. Yang legal-formal itu undang-undang, ataukah pernyataan menteri.

Simon Ola Sabon Nilai Fred Benu Menyepelekan Tindakan Melawan Hukum
Pos Kupang/Maria A.E.Toda
Prof. Simon Ola Sabon 

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Mantan Pembantu Rektor III Undana, Prof. Simon Ola Sabon mengomentari adanya laporan dugaan korupsi yang dilakukan Rektor Undana, Fred Benu saat menjabat sebagai komisaris independen di Bank NTT.

“Membaca judul berita “Persoalan Sudah Selesai” pada halaman pertama Pos Kupang (Rabu 11 Juli 2018), timbul kesan bahwa Rektor Undana, Prof. Fred Benu menyederhanakan eksistensi sebuah undang-undang. Kesan ini tidak membutuhkan kompetensi tingkat tinggi, lulusan SD pun jika mempunyai nurani yang tulus, akan pula menggugat sikap rektor undana dua periode itu. Pasalnya, UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik, yang merupakan produk bersama dua lembaga tinggi negara (Legislatif dan Eksekutif) selayaknya tidak dipandang remeh oleh akademisi setingkat profesor/ guru besar,” kata Simon Ola Sabon yang ditemui, akhir pekan lalu.

Baca: Begini Reaksi Rektor Undana Ketika Mengetahui Dilapor ke KPK

Ia mengatakan, pernyataan Prof. Fred Benu yang dilansir Pos  Kupang, yang perlu digarisbawahi, mungkin sekaligus cetak tebal dan miring, menunjukkan sikap tidak peka terhadap tindakan melawan hukum. “Pertama, “Pokoknya masalah sudah selesai tahun lalu saat dirinya mengundurkan diri dari Komisaris Bank NTT.” Ini pernyataan yang menyiratkan sikap yang sungguh menyepelekan tindakan melawan hukum, khususnya melawan UU Pelayanan publik. Apalagi jabatan komisaris independen yang disandangnya diperoleh dengan membangkang terhadap larangan/ penolakan mendikbud melalui surat yang ditandatangani Dirjen Dikti, Djoko Santoso, Nomor 751/E.E1/KP/2014, tanggal 1 September 2014,” kata Ola Sabon.

Kedua, “Menurut Pak Menteri (maksudnya Menristekdikti), tidak ada masalah selagi tidak meninggalkan tugas pokok, malah bagus untuk membangun kerja sama universitas dengan dunia swasta.”

"Terhadap pernyataan ini, masyarakat awam dan media dibuat bingung dan mempertanyakan, yang legal-formal itu undang-undang, ataukah pernyataan menteri. Jika benar apa yang dikatakan Prof. Fred Benu mengenai pernyataan Menristekdikti berpotensi menggiring beliau masuk dalam kekirsuhan atau kegaduhan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bawahannya,” katanya.

Sebelumnya, Fred Benu yang dihubungi mengatakan tidak mau berkomentar. Ia mengatakan, tidak mau berpolemik lagi terkait persoalan atau laporan ke beberapa lembaga tinggi negara itu. **

Penulis: Sipri Seko
Editor: Sipri Seko
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved