PPDB 2018

Ombudsman Minta Sekolah Negeri Taat Permendikbud

Sekolah-sekolah negeri diminta untuk menaati Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 75 tentang Komite Sekolah

Ombudsman Minta Sekolah Negeri Taat Permendikbud
Pos Kupang/Oby Lewanmeru
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Rondo 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM|KUPANG --Sekolah-sekolah negeri diminta untuk menaati Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 75 tentang Komite Sekolah. Dalam ketentuan ini sudah mengatur jelas mengenai pungutan dan sumbangan.

Hal ini disampaikan Kepala Ombudsman ‎RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton,S.H ketika dikonfirmasi Pos Kupang, Selasa (17/7/2018).

Darius dikonfirmasi mengenai proses PPDB tahun 2018 khusus di SMA/SMK di NTT, terutama adanya sejumlah biaya yang dibebani kepada siswa dan orang tua.

‎Menurut Darius, Tim Ombudsman menilai pelaksanaan PPDB tahun 2018, khusus di sekolah negeri adanya pungutan yang dilakukan sejumlah sekolah.

"Karena itu, kita minta sekolah negeri harus menaati Permendikbud. Dalam regulasi itu jelas ada perbedaan tentang pungutan dan sumbangan," kata Darius.

Sedangkan menyangkut masih banyaknya calon siswa yang belum mendapat sekolah, ia berharap siswa dan orang tua itu bisa mengikuti arahan pemerintah agar menyekolahkan anak mereka di sekolah yang masih tersedia daya tampung.

"Sejak kemarin proses ‎belajar mengajar sudag mulai dilakukan di semua sekolah, karena itu diharapkan siswa dan orang tua segera menentukan sikap agar bisa sekolah.

Ketua BMPS NTT, Winston Rondo mengatakan, perlu adanya keteguhan dan konsistensi semua pihak dalam mempertahankan aturan, karena dengan aturan itu, maka dapat menentukan masa depan pendidikan di NTT. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved