Berita Kabupaten Ende

Efaim Bilang Koperasi di Ende Ada Yang Legal Dan Ilegal

Kalau koperasi legal adalah koperasi yang memiliki badan hukum jelas juga memiliki kantor serta selalu mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Efaim Bilang Koperasi di Ende Ada Yang Legal Dan Ilegal
POS KUPANG/ROMUALDUS PIUS
Kadis Koperasi Kabupaten Ende, Efraim Ngina 

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM|ENDE--Kepala Dinas (Kadis) Koperasi Kabupaten Ende, Efraim Diakon mengatakan bahwa koperasi di Ende ada yang legal dan ada yang illegal. Kalau koperasi legal adalah koperasi yang memiliki badan hukum jelas juga memiliki kantor serta selalu mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Sedangkan koperasi ilegal berbanding terbalik dengan koperasi legal seperti tidak memiliki kantor maupun tidak memiliki badan hukum dan juga tidak mengadakan RAT.

Hal ini dikatakan Efraim menjawab Pos Kupang.Com di Ende, Selasa (17/7/2018) ketika dikonfirmasi mengenai upaya dari Dinas Koperasi Kabupaten Ende dalam menghentikan keberadaan koperasi illegal yang beroperasi di Kabupaten Ende.

Efraim mengatakan bahwa meskipun pihaknya tahu ada jenis kegiatan yang berkedok koperasi sehingga disebut koperasi illegal namun demikian pihaknya sulit untuk menghentikan kegiatan koperasi tersebut dikarenakan belum ada payung hukum untuk menghentikan keberadaan itu.

Menurut Efraim kegiatan yang berkedok koperasi kerap beroperasi di Kabupaten Ende terutama di pasar-pasar terkhusus pasar yang ada di luar Kota Ende seperti di Detusoko ataupun Ropa, Kecamatan Maurole maupun Wewaria.

“Kalau pasar didalam kota pergerakannya mungkin agak terbatas karena kerap dipantau oleh kami namun kalau diluar kota memang agak bebas beroperasi karena jauh dari pantuan,”kata Efraim.

Terkait dengan adanya koperasi illegal ujar Efraim pihaknya bersyukur bahwa dalam waktu dekat Dinas Koperasi Provinsi NTT akan mengajukan kepada Gubernur NTT untuk dikeluarkan Pergub sebagai dasar acuan untuk penertiban koperasi illegal.

“Kalau sudah ada Pergub maka akan diturunkan ke bawah berupa Peraturan Bupati (Perbub) sehingga dengan demikian akan menjadi dasar bagi Dinas Koperasi untuk melakukan penertiban atas keberadaan koperasi illegal,”kata Efraim.

Efraim mengatakan bahwa pihaknya menyatakan bahwa keberdaan koperasi illegal karena memang koperasi yang kerap beroperasi di pasar itu tidak pernah menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) padahal yang namanya koperasi setiap tahun harus menggelar RAT sebagai bentuk legalitas sebuah koperasi.

Efraim mengakui bahwa banyak warga terutama pedagang pasar terjebak dengan keberadaan koperasi yang beroperasi di pasar karena dimudahkan dalam proses peminjaman uang padahal keberadaan koperasi itu sebenarnya menjebak para pedagang itu sendiri karena bunga yang ditarik cukup tinggi.

”Iya kalau memang mudah untuk meminjam uang memang sangat mudah namun itu sebenarnya menjebak para pedang itu sendiri,” kata Efraim.

Efraim menghimbau kepada para pedagang agar tidak mudah terjebak dengan keberadaan koperasi illegal karena hal itu justru menyulitkan para pedagang itu sendiri.(*)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help