Berita Kabupaten Kupang

Hans Belum Pastikan Mantan Napi jadi Bacaleg di Kabupaten Kupang

Hans Ch Louk belum memastikan apakah bakal calon legislatif (bacaleg) di daerah ini ada yang mantan nara pidana (napi) atau tidak.

Hans Belum Pastikan Mantan Napi jadi Bacaleg di Kabupaten Kupang
(The Guardian)
Ilustrasi penjara. 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayong

POS-KUPANG.COM I OELAMASI--Ketua Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Kabupaten Kupang, Hans Ch Louk belum memastikan apakah bakal calon legislatif (bacaleg) di daerah ini ada yang mantan nara pidana (napi) atau tidak. 

Apabila ada maka diharapkan kepada pimpinan partai politik (parpol) yang mengajukan pencalonan untuk menyampaikan kepada bacaleg bersangkutan untuk  mengumumkan diri di media massa.

Hans Louk kepada wartawan di Oelamasi, Sabtu (14/7/2018) menjelaskan, dalam Peraturan KPU No 20 tahun 2018 yang salah satu isinya mengatur tentang syarat bakal calon anggota legislatif yakni tidak pernah sebagai mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

Untuk itu, bagi parpol yang mengetahui ada bacaleg yang merupakan mantan napi maka harus mengumumkan diri di media massa.

"Nanti pengumuman diri di media massa digunting kliling korannya disertai surat keterangan dari pemimpin redaksi media bersangkutan. Syarat itupun nanti dimasukan bersama berkas persyaratan lainnya ketika dimasukan ke KPU," katanya.

Untuk diketahui,  Komisi Pemilihan Umum (KPU)  mengeluarkan  Peraturan KPU No 20 tahun 2018 yang salah satu isinya mengatur tentang syarat bakal calon anggota legislatif yakni tidak pernah sebagai mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.
Peraturan KPU No 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada 30 Juni 2018 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam pasal 7 ayat 1 butir g dan h disebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

KPU membolehkan para mantan narapidana itu untuk mencalonkan diri dengan syarat mengumumkan status pemidanaan mereka kepada publik.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 4 yang berbunyi "Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi: (a) mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan (b) terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.(*)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help