Berita PPDB Tahun 2018

Winston: Soal PPDB, Ini Upaya membunuh Sekolah Swasta

Saya harapkan pemerintah dan sekolah bisa duduk bersama untuk selesaikan masalah soal PPDB. Intinya bahwa, orang tua murid harus bisa diatur

Winston: Soal PPDB, Ini Upaya membunuh Sekolah Swasta
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Rondo

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM|KUPANG --"Kami selama ini sudah serius memantau dan mengikuti perkembangan PPDB tahun 2018. Kondisi yang terjadi ini tidak ideal seperti yang kami harapkan, karena semua paksa untuk masuk sekoah negeri, sehingga saya bilang ini upaya membunuh sekolah swasta," kata Winston.

Hal ini disampaikan‎ Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo, Kamis (12/7/2018).
Menurut Winston,pelaksanaan PPDB tahun 2018 dinilainya tidak ideal dan tidak juga sesuai dengan harapan, bahkan terkesan membunuh sekolah-sekolah swasta.

"Pada sisi lain, kita lihat adanya ketidakadilan bagi sekolah-sekolah swasta. Karena itu, secara jujur saya katakan bahwa ini upaya untuk bunuh sekolah swasta," katanya.

Dijelaskan, ada ratusan orang tua siswa dan siswa yang memaksa masuk di sekolah negeri, sementara daya tampung di sekolah negeri tidak cukup, maka akan berdampak besar pada mutu pendidikan di NTT.

"Pada sisi lain, saya kembali katakan, bahwa ada kebijakan yang ingin membunuh sekolah-sekolah swasta. Kondisi ini memang kita ada orang tua yang kalut, kecewa karena anaknya tidak masuk di sekolah yang diinginkan," katanya.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT ini mengatakan, kondisi itu juga akibat pemerintah dan DPRD sendiri yan‎g tidak mampu mengawal peraturan gubernur dan juknis yang ada.

"Ini kita ambil sebagai pelajaran penting, namun sebagai wakil rakyat di DPRD NTT, kami berharap bahwa orang tua siswa itu harus bisa diatur. Mereka tidak bisa seenaknya memilih satu sekolah dan tidak mau di sekolah lain," ujarnya.

Dia mencontohkan‎, desakan untuk masuk di beberapa sekolah, seperti di SMAN 1 atau SMAN 3 itu apakah ada sarana yang cukup atau tidak, sementara aturan hanya membolehkan 12 rombongan belajar.

"Kalau ini terjadi, maka kita hanya bisa menyekolahkan anak, tetapi untuk bicara proses belajar-mengajar yang‎ baik, saya kira akan susah. Apalagi meningkatkan mutu pendidikan," ujar Winston.

Terkait peristiwa penyegelan SMAN 4 Kupang, Winston mengatakan, kondisi itu seharusnya tidak boleh terjadi.

"Saya harapkan pemerintah dan sekolah bisa duduk bersama untuk selesaikan masalah soal PPDB. Intinya bahwa, orang tua murid harus bisa diatur. Pemerintah juga harus bisa memastikan bahwa semua anak-anak itu bersekolah, karena itu harus diatur dengan baik oleh pemerintah," ujarnya.

Dia mencontohkan ada orang siswa dan siswa yang melakukan demo dan mengatakan, di mana mereka mendaftar, maka di situ mereka harus diterima.

"Pertanyaan kita, kalau ada 3000 orang daftar di SMAN, apakah‎ 3000 anak itu bisa bersekolah atau tidak. Karena itu, saya minta Dinas pendidikan dan pemerintah NTT bisa duduk bersama dana cari solusi yang benar" ujarnya. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help