Berita Ende

Tidak Semua ASN di Ende Paham Penyenggaraan Pemerintahan

Tidak semua ASN memahami penyelenggaraan Pemerintahan di desa sehingga saat ditunjuk menjadi penjabat kepala desa untuk menjalankan tugas

Tidak Semua ASN di Ende Paham Penyenggaraan Pemerintahan
pos kupang.com, romualdus pius
Kadis PMD Kabupaten Ende, Johanis Nislaka 

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM,ENDE--Tidak semua Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami tentang penyelenggaraan Pemerintahan di desa sehingga saat ditunjuk menjadi penjabat kepala desa untuk menjalankan tugas kepala desa banyak yang tidak mampu mengelola administrasi desa maupun keuangan yang membuat roda pemerintahan desa mengalami kemunduran.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Ende, Johanis Nislaka mengatakan hal itu kepada Pos Kupang.Com, Kamis (12/7/2018) di Ende.

"Tidak semua ASN yang ditunjukkan menjadi penjabat kepala desa tidak memahami penyelenggaraan pemerintahan di desa maka tidak heran kalau roda pemerintahan desa mengalami kemunduran,"kata Johanis.

Johanis mengatakan keberadaan Permendagri No 65 TA 2017 tentang berakhirnya masa jabatan kepala desa, semestinya direvisi kembali oleh pemerintah pusat pada saat bupati menunjukkan penjabat untuk melanjutkan tugas kepala desa karena ASN yang ditunjuk untuk menjalankan tugas kepala desa, banyak yang tidak memahami tugasnya dengan baik malah membuat proses pembangunan di desa menjadi terlambat.

"Ini menjadi kendala di saat ASN tersebut ditunjuk Bupati untuk menjadi penjabat Kepala desa. Namun ASN tersebut tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa dengan baik malah kehadirannya membuat proses pembangunan di desa menjadi terlambat"kata Johanis.

Dengan kondisi yang ada ujar Johanis, sudah seharunya Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri agar merevisi kembali ketentuan tersebut dan dikembalikan ke PP No 72 TA 2004 yang menyebutkan bahwa manakala kepala desa berakhir masa jabatannya dan belum dilakukan pemilihan kepala desa maka Bupati dapat memperpanjang masa jabatan kepala desa sampai terpilihnya kembali kepala desa yang defenitif.

Johanis mengatakan pihaknya menyarankan kepada Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri agar merevisi kembali PP No 72 TA 2004 untuk ketentuan tersebut sampai kepala desa defenitif terpilih lagi.

Menurut Johanis jika hal itu dilakukan maka seorang kepala desa yang hendak mencalonkan diri lagi maka Kepala desa tersebut harus mengambil cuti kerja sehingga waktunya lebih efektif.
Johanis mengakui bahwa pihaknya kerap mengalami kesulitan untuk menentukan penjabat guna menggantikan kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya. (*)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help