Berita Sumba Barat

Pekan Depan, Staf Kemendagri Turun Tinjau Lokasi Perbatasan SB-SBD

pekan depan, staf kementerian dalam negeri dalam hal ini staf direktorat jenderal perbatasan turun ke lokasi perbatasan

Pekan Depan, Staf Kemendagri Turun Tinjau Lokasi Perbatasan SB-SBD
POS KUPANG/PETRUS PITER
Kabag Tata pemerintahan setda SB, Vitalis Maja

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM|TAMBOLAKA--Menurut rencana, pekan depan, staf kementerian dalam negeri dalam hal ini staf direktorat jenderal perbatasan turun ke lokasi perbatasan antara Kabupaten Sumba Barat dengan Sumba Barat Daya.

Lokasi yang dimaksud adalah Desa Karang Indah, Kecamatan Wewewa Selatan, SBD yang berbatasan langsung dengan Desa Wee Tanah, Kecamatan Lamboya Barat, Sumba Barat.

Kedatangan staf direktorat jenderal perbatasan kementerian Dalam Negeri itu untuk melihat secara langsung kondisi riil lapangan guna mengambil keputusan yang terbaik bagi kedua kabupaten.

Kepala bagian Tata pemerintahan setda Sumba Barat, Vitalis Maja menyampaikan hal itu di ruang kerjanya, Kamis (12/7/2018). Menurut Kabag Tata Pemerintahan Sumba Barat, Vitalis Maja, sampai saat ini, Kabupaten Barat tetap pada pendiriannya yakni batas administrasi pemerintahan antara Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya di wilayah selatan adalah di kali pola pare. Itu batas alami.

Karena itu pihaknya berharap pemerintah pusat dapat mengambil keputusan terbaik setelah meninjau langsung kondisi riil di lapangan nanti.

Ia menambahkan dengan kabupaten Sumba Barat Daya tinggal satu titik saja yakni di wilayah Selatan itu. Mudah-mudahan dengan kedatangan staf kementarian dalam negeri yang meninjau langsung lokasi perbatasan dalam hal ini di karang indah dapat mengambil keputusan terbaik bagi kedua kabupaten.

Sedangkan dengan Kabupaten Sumba Tengah, demikian Vitalis Maja, belum ada penyelesian karena sampai saat ini masih terdapat perbedaan pandangan antar tim penyelesian perbataasan kedua kabupaten.

Secara resmi, pemerintah kabupaten Sumba Barat telah melaporkan hal itu ke pemerintah propinsi NTT juga ke pemerintah pusat dalam hal ini direktorat jenderal perbatasan kementerian dalam negeri.

Informasi yang diperoleh, demikian Vitalis Maja, sampai saat ini kementerian dalam negeri masih menunggu laporan pemerintah propinsi NTT.

Bila sudah ada laporan pemerintah NTT maka kementerian dalam negeri akan menindaklanjutinya dengan mempertemukan kedua belah pihak di Jakarta nantinya.(*)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved