Berita Lembata

Masyarakat Balauring Ajukan 4 Tuntutan

Baik di Gedung Dewan Peten Ina maupun di Kantor Bupati Lembata, masyarakat Balauring membacakan 4 tuntutan mereka.

Masyarakat Balauring Ajukan 4 Tuntutan
POS KUPANG.COM/FRANS KROWIN
Unjuk rasa di Gedung DPRD Lembata, Kamis (12/7/2018).

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Frans Krowin

POS-KUPANG.COM|LEWOLEBA -- Masyarakat Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, mengajukan 4 tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Lembata. Tuntutan masyarakat itu dibacakan saat aksi unjukrasa di Gedung DPRD dan Kantor Bupati Lembata, Kamis (12/7/2018).

Aksi unjukrasa yang dipimpin Ali Kedang itu berlangsung di dua tempat tersebut. Baik di Gedung Dewan Peten Ina maupun di Kantor Bupati Lembata, masyarakat Balauring membacakan 4 tuntutan mereka.

Pertama, mendukung sepenuhnya program pembangunan reklamasi Pantai Balauring. Reklamasi yang kini dilakukan pemerintah, bukan yang pertama. Karena masyarakat pernah melakukan itu.

Kedua, masyarakat Desa Balauring tidak pernah mengalami dampak lingkungan yang buruk akibat reklamasi pantai yang dilakukan oleh pemerintah.

Ketiga, reklamasi Pantai Balauring penting dilakukan karena Balauring merupakan ibukota Kecamatan Omesuri dan penataan itu agar pantai itu terlihat kumuh dari arah Pelabuhan Balauring.

Keempat, reklamasi pantai itu tidak mengurangi hasil tangkapan nelayan karena reklamasi itu dilakukan di tempat yang dangkal. Baik sebelum maupun sesudah reklamasi, posisi air.laut tetap sama.

"Dari semua tuntutan ini kami perlu sampaikan bahwa seluruh masyarakat Desa Balauring tidak pernah merasakan dampak negatif dari reklamasi pantai yang dilakukan pemerintah. Untuk itu kami minta pemerintah segera melanjutkan pekerjaan reklamasi pantai di Desa Balauring," tulis warga dalam pernyataan sikap yang disampaikan secara tertulis kepada pemerintah.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 322 warga yang berdomisili di Dusun Barat, Utara dan Dusun Selatan serta dusun waikong dan Horsal di Desa Balauring. Bahkan Kepala Desa (Kades) Balauring, Syarif Patipelohi ikut membubuhkan tanda tangan dan cap pemerintah desa pada lembaran surat pernyataan tersebut. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help