Berita Sidang Korupsi

Wapres Jusuf Kalla Jelaskan Aturan Dana Operasional Menteri di Sdang Suryadharma Ali

Saya melihat DOM menteri dan pejabat sederajat gaji Rp19 juta, dalam menjalankan tugas pemerintah memberikan dana operasional sebanyak Rp120 juta

Wapres Jusuf Kalla Jelaskan Aturan Dana Operasional Menteri di Sdang Suryadharma Ali
(ANTARA/Aprillio Akbar)
Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi saksi dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) putusan kasus korupsi terhadap mantan menteri agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/7/2018). 

POS KUPANG.COM -) - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan aturan mengenai penggunaan Dana Operasional Menteri (DOM) saat Suryadharma Ali menjabat sebagai Menteri Agama pada 2009-2014.

"Saya melihat DOM ini untuk menteri dan pejabat sederajat mendapatkan gaji Rp19 juta, karena itu dalam menjalankan tugasnya pemerintah memberikan dana operasional sebanyak Rp120 juta yang sejak 2006 diatur di Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) yang kemudian diperbaiki dalam PMK Nomor 268 yang memberikan keleluasaan untuk menggunakan dana operasional menteri," kata Jusuf Kalla dalam sidang Suryadharma Ali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu.

JK menjadi saksi yang dihadirkan oleh Suryadharma dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) perkara korupsi DOM dan pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013. JK menjadi saksi dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden periode 2004-2009.

"Apa pemerintah mementapkan dana tersebut?" tanya penasihat hukum Suryadharma, Rullyandi.

"Dalam PMK yang berlaku mulai 31 Desember 2014, 80 persen itu lump sum (dibayarkan sekaligus) secara bulat diberikan kepada menteri, lalu 20 persen dana yang lebih fleksibel, sehingga itu semua tergantung menteri yang menggunakan dana itu," tambah Kalla.

JK juga menjelaskan PMK No 3 tahun 2006 tentang Dana Operasional Menteri yang menurut dia memerlukan pertanggungjawaban administratif DOM.

"Namun keluarnya PMK yang baru berarti mencabut PMK No 3 itu, sehingga tidak perlu ada pertanggungjawaban detail lagi, sehingga yang 2006 itu tidak berlaku lagi setelah keluar PMK yang baru," ungkap Kalla.

Prinsip penggunaan DOM, menurut dia, fleksibel dan diskresi.

"Artinya tergantung kebijakan menterinya, begitulah prinsip dari lump sum dan diskresi, karena dianggap sekian tahun gaji menteri tidak naik sehingga diberi keleluasaan itu, jadi fleksibel sekali," tambah Kalla.

"Kalau kemudian Bapak sampaikan penggunaan DOM sampai urusan anak dan cucu, lantas pembatasan DOM itu apa?" tanya jaksa KPK Abdul Basir.

Halaman
12
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help