Berita Headline Pos Kupang

Rektor Undana Dilapor ke KPK, Diduga Korupsi Rp 6,2 Miliar di Bank NTT

Kasus ini pernah dilaporkan oleh dosen FKIP Undana, Basri K kepada KPK. Namun, karena dianggap belum lengkap sehingga sulit ditindaklanjuti KPK.

Rektor Undana Dilapor ke KPK, Diduga Korupsi Rp 6,2 Miliar di Bank NTT
ISTIMEWA
Prof. Ir. Yusuf Leonard Henuk, Ph.D saat berada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (9/7/2018). 

"KPK minta tambahan bukti, namun tidak dipenuhi pelapor. Karena belum lengkap, saya berupaya melengkapi semua dokumen penting dari Bank NTT untuk menjadi bukti awal bagi KPK," tandas YLH.

Guru besar peternakan ini mengatakan, setelah terpilih jadi Rektor Undana periode 2013-2017, seharusnya Fred Benu mengajukan permohonan pribadi menjadi Komisaris Independen Bank NTT.

Selain melapor Rektor Undana ke KPK, Prof. Ir. Yusuf Leonard Henuk, Ph.D juga melapor ke Ombudsman RI, Senin (9/7/2018).
Selain melapor Rektor Undana ke KPK, Prof. Ir. Yusuf Leonard Henuk, Ph.D juga melapor ke Ombudsman RI, Senin (9/7/2018). (ISTIMEWA)

"Tapi dia malah terang-terangan berupaya memanfaatkan jabatannya sebagai Rektor Undana dan mengajukan permohonan kepada Mendikbud RI untuk diizinkan menjadi Komisaris Independen di Bank NTT. Namun surat itu telah ditanggapi dan dia tidak diizinkan merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen Bank NTT berdasarkan surat Mendikbud RI Nomor : 751/E.E1/KP/2016 tanggal 1 September 2014 perihal mohon izin sebagai komisari Bank NTT," terang YLH.

Baca: Prof. Usfunan Pulang Kampung Bangun Stikum

YLH mengatakan, meski tidak mendapat izin dari atasannya, namun Fred Benu tetap mengikuti tahapan atau proses pencalonan hingga ditetapkan sebagai Komisaris Independen Bank NTT periode 2013-2017.

Berdasarkan semua dokumen dan bukti yang ada, YLH menduga ada indikasi Fred Benu menyembunyikan surat dari Mendikbud RI tanggal 1 September 2014 yang tidak mengizinkannya merangkap jabatan.

"Dengan demikian Fred Benu jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 17 huruf e, UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik," tegas YLH.

Baca: Siswi SMK Tewas Karena Depresi Usai Disetubuhi Pacar, Temannya Ungkap Hal Ini

"Berdasarkan pengakuan mantan dirut, kerugian negara yang dipakai tidak sesuai kewenangannya mencapai Rp 6,2 miliar. Indikasi itu berupa remunerasi di tahun 2014 terhitung 19 November 2014 hingga mengundurkan diri pada 1 Juli 2017," tambahnya.

Selain melaporkan ke KPK dan Ombudsman RI, YLH melapor juga ke Komisi Hak Asasi Manusia, Menristekdikti.

Ia berharap kasus Rektor Undana segera diselesaikan lewat jalur hukum sehingga bisa jelas duduk perkaranya. (eko)

Penulis: Sipri Seko
Editor: Alfons Nedabang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved