Berita NTT

Ini Tanggapan DPRD NTT soal Kasus Laporan Prof Henuk Terhadap Rektor Undana

kasus yang dilaporkan Prof. Henuk ke KPK RI menyangkut jabatan rangkap dari Rektor Undana, Prof. Fred Benu, yakni selain sebagai Rektor Undana

Ini Tanggapan DPRD NTT soal Kasus Laporan Prof Henuk Terhadap Rektor Undana
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Plt.Ketua DPD II Sumba Tengah, Drs.Hugo Rehi Kalembu, M.Si

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG --- DPRD NTT menilai kasus pengaduan Prof. Yusuf Henuk terhadap Rektor Undana, Prof. Fred Benu atas jabatan rangkap yang diemban beberapa waktu lalu sebagai Komisaris Independen di Bank NTT,  berawal dari proses seleksi komisaris yang dilakukan oleh panitia seleksi. Panitia seleksi dinilai kurang cermat meneliti syarat menjadi komisaris di Bank NTT.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD NTT, Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si ketika ditemui Pos Kupang di Ruang Rapat Komisi III DPRD NTT, Rabu (11/7/2018).

Menurut Hugo, terkait kasus yang dilaporkan Prof. Henuk ke KPK RI itu menyangkut jabatan rangkap dari Rektor Undana, Prof. Fred Benu, yakni selain sebagai Rektor Undana, juga sebagai Komisaris di Bank NTT.

"Kita juga baru baca di koran, karena itu bagi kami ada dua hal yang terjadi di situ. Pertama, soal ketidakcermatan dalam proses seleksi komisaris. Sedangkan yang kedua bahwa sewaktu Prof. Benu mengikuti seleksi komisaris itu, beliau mungkin saja belum mendapat surat dari Kemenristek dan Dikti RI," kata Hugo.

Dia menjelaskan, kedua hal itulah yang mungkin terjadi saat proses seleksi komisaris. Lebih lanjut dikatakan, sebenarnya jika panitia seleksinya cermat, maka tidak mungkin terjadi seperti itu.

"Kan ada syarat-syaratnya, sebab itu kami menilai bahwa panitia seleksinya tidak cermat dalam melihat persyaratan menjadi komisaris di Bank NTT. Dulu itu ada panitia seleksi yang dibentuk untuk menyeleksi calon-calon komisari," katanya.

Dijelaskan, proses seleksi komisaris itu dimulai dari panitia seleksi yang dibentuk,sehingga apabila panitia seleksi menyatakan seseorang atau bakal calon itu layak atau memenuhi syarat, maka akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Setelah RUPS akan membahas dan mengajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? untuk mengikuti fit and proper test yang dilakukan oleh OJK. Jadi kekurangannya sudah terjadi di panitia seleksi," ujarnya.

Menurut Hugo, apabila proses seleksi itu selesai barulah ada surat Menristekdikti, maka bisa saja terjadi. "Jika surat itu datang kemudian, maka sudah terlanjur beliau sudah ditetapkan menjadi komisaris. Namun, dari segi transparansi, seharusnya beliau menyampaikan juga agar menjadi bahan pertimbangan," ujarnya.

Ditanyai soal uang yang diterima selama menjadi komisaris bersamaan sebagai Rektor Undana, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTT ini mengatakan, hal itu akan dibuktikan secara hukum, karena sudah ada yang melaporkan ke penegak hukum.

"Saya kira hal itu akan menjadi pokok persoalan yang dianalisis oleh penegak hukum nanti. Tapi sebenarnya orang ini sudah bekerja sebagai komisaris jadi haknya harus diberikan," katanya.

Dikatakan, Prof. Benu sudah bekerja baik sebagai Rektor Undana, maupun sebagai komisaris, sehingga haknya harus diberikan. "Jadi beliau itu sudah bekerja, ketika waktu itu ada kendala soal aturan, maka itu soal lain lagi. Saya kira kita tidak boleh campur adukan dua hal itu," ujarnya.

Hugo mengatakan, tidak boleh mencampuradukan jabatan rektor dan komisaris, sebab dalam bekerja Rektor maupun komisaris memiliki hak. "Jangan kita bentuk opini ke publik, bahwa orang sudah bersalah dan lain sebagainya.

Saya sih belum mendalami ini, tapai dari segi pemberitaan di media tadi seperti itu," ujarnya.(*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved