Pilgub NTT

Ini Masukan Chris Rotok Terhadap Penyelenggara Pemilu

Pertama soal pendistribusian TPS dan yang kedua soal kebijakan fleksibel bagi para pemili pemula yang berada di luar daerah.

Ini Masukan Chris Rotok Terhadap Penyelenggara Pemilu
POS KUPANG/THOMMY MBENU
Chris Rotok

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KUPANG--Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Periode 2019/2024 telah dilaksanakan pada 27 Juni 2018 lalu. Pelaksanaan pilgub tersebut, masih menyisahkan sejumlah persoalan yabg harus dibenahi oleh para penyelenggara.

Setidaknya ada dua masalah yang menjadi perhatian serius bagi para penyelenggara dalam melaksanakan pemilu.

Pertama soal pendistribusian TPS dan yang kedua soal kebijakan fleksibel bagi para pemili pemula yang berada di luar daerah.

Dua persoalan itu dikemukakan oleh Calon Wakil Gubernur NTT dari Paket Eston-Chris, Chris Rotok dalam konferensi pers terkait dengan evaluasi internal pelaksanaan pilgub NTT di Kantor DPD Partai Gerindra, Sabtu (7/7/2018) malam.

Chris menilai, penyelenggara pemilu terlalu terikat pada jumlah pemilih per TPS, sementara kondisi topografi tidak dipertimbangkan. Padahal, ada TPS yang jaraknya sampai 5 km dari pusat pemukiman penduduk. Sementara alat angkut dari pusat pemukiman penduduk ke TPS tersebut tidak ada, sehingga membuat masyarakat untuk tidak memilih.

" Oleh arena itu, bisa dimungkinkan kedepan bahwa jumlah pemilih disetiap TPS itu tidak bisa dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menentukan sebuah TPS," katanya.

Chris menjelaskan, untuk wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, kondisi topografi harus dipertimbangkan dalam penentuan TPS. Oleh karena itu, survei data yang diambil dari tingkat desa harus tepat sehingga penetapan TPS bisa terjangkau kepada kondisi topografi yang demikian.

" Sehingga hak-hak masyarakat untuk memilih tidak seolah-olah terpasung hanya karena jarak TPS yang terlalu jauh," tegasnya.

Selain itu, kata Chris, bagi pemilih pemula, pada saat penentuan DPT, biasannya mereka masih berdomisili di wilayah desa, wilayah kelurahan, dan wilayah RT yang mereka tempati. Namun pada saat peristiwa pemilihan itu terjadi, mereka sudah banyak yang keluar daerah.

" Mereka pergi sekolah dan lebih banyak yang pergi kuliah. Dan mereka-mereka inilah yang sebenarnya namanya terekam dalam DPT itu, tapi mereka sudah berpindah tempat," kata Chris.

Chris menegaskan, masalah tersebut mesti dipikirkan secara komprehensif kepada para pemilih pemula untuk diberikan semacam hak yang fleksibel, sehingga dimana saja mereka berada, mereka bisa menggunakan hak pilihnya itu untuk menentukan pemimpinnya.

" Karena teknologi saat ini semakin canggih sehingga tidak terkesan bahwa seolah-olah kesadaran pemilih rendah. Padahal sebenarnya tidak, hanya karena sistem yang dibuat membuat mereka untuk tidak ikut dalam pemilihan," tegas Chris. (*)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved