Pilkada Serentak 2018

Saksi Calon Petahana Sumba Barat Daya Tolak Teken Berita Acara Rekapitulasi Suara

Saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati petahana, Markus Dairo Talu-Gerson Tanggu Dendo, menolak menandatangi berita acara pleno KPU.

Saksi Calon Petahana Sumba Barat Daya Tolak Teken Berita Acara Rekapitulasi Suara
KOMPAS.COM
Ratu Wulla Talu (kiri baju putih sedang mengangkat tangan kanan), saksi pasangan calon petahana Markus Dairo Talu-Gerson Tanggu Dendo, membeberkan sejumlah pelanggaran pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya, Jumat (6/7/2018). 

POS-KUPANG.COM TAMBOLAKA - Saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati petahana, Markus Dairo Talu-Gerson Tanggu Dendo, menolak menandatangi berita acara pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat (6/7/2018).

Ratu Wulla Talu, saksi pasangan tersebut, menolak meneken berita acara karena ia merasa Panitia Pengawas Pemilu maupun petugas pemilihan kecamatan (PPK) tidak menindaklanjuti temuan persoalan dalam penyelenggaraan pemilihan.

Baca: Pesta Narkoba Bareng Wanita, Karyawan Bank dan Oknum Polisi Diamankan

"Ada beberapa temuan kami, mulai dari pleno di tingkat kecamatan sampai di tingkat kabupaten tidak ada tindak lanjutnya," kata Ratu kepada sejumlah wartawan seusai rapat pleno, Jumat malam.

Ratu mengklaim menemukan banyak amplop C1 yang tidak bersegel dan ada beberapa kunci hilang pada gembok kotak suara.

"Kami juga menemukan lagi ada satu kunci bisa digunakan untuk membuka dua peti secara bersamaan. Nah, saat pembukaan kotak suara, mereka menggunakan gergaji. Khususnya di Kecamatan Kodi Utara, kuncinya hilang. Mereka membuka dengan gergaji tanpa ada berita acara," kata dia.

Pada saat kotak suara dibuka, kata Ratu, ternyata berita acara C1 KWK tidak ditemukan juga di dalam kotak suara.

Ratu juga menyebut banyak warga yang tidak menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Wewewa Timur. Ia kemudian minta penjelasan dari PPK, tetapi PPK tidak mau melakukan penyandingan data.

"Kalau memang C1 tidak ditemukan, kami minta plano untuk kami hitung dan ternyata dari panitia di tingkat kecamatan mereka tidak melakukan penyelesaian perselisihan yang kami temui," ujarnya.

Begitu pun juga saat pleno di kabupaten, tidak ada penyelesaian. Karena itu, Ratu akan melaporkan hal itu ke Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Mahkamah Konstitusi.

"Ini masih pleno rekapitulasi, bukan pleno penetapan pemenang. Karena itu, kami sedang menyiapkan sejumlah bukti pelanggaran pilkada untuk kami akan laporkan kepada lembaga berwenang," kata Ratu.

Halaman
123
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help