Pilkada Serentak 2018

Saat Pleno KPU, Saksi Paket Naitboho-Kase Sebut Pendistribusian Surat Suara Tak Sesuai Aturan

Saksi paket Naitboho - Kase, Mel Un Banunaek mengatakan, pendistribusian surat suara ke TPS, tidak sesuai jumlah DPT

Saat Pleno KPU, Saksi Paket Naitboho-Kase Sebut Pendistribusian Surat Suara Tak Sesuai Aturan
POS-KUPANG.COM/DION KOTA
Suasana pleno penetapan hasil tingkat kabupaten TTS yang berlangsung di Gor Nekmese 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota

POS-KUPANG.COM | SOE - Saksi paket Naitboho - Kase, Mel Un Banunaek mengatakan, dalam pendistribusian surat suara ke TPS, jumlah surat suara yang didistribusikan tidak sesuai jumlah DPT ditambah 2,5 dari total DPT untuk cadangan.

Hal ini ditemukan dibanyak TPS saat pelaksanaan PIlgub dan Pilbup 27 Juni lalu.

Baca: Jokowi Ternyata Sudah Memutuskan Calon Wakilnya, Siapa Dia?

Selain pemberian surat suara yang tidak sesuai, Mel mengatakan, pihaknya menemukan adanya pemilih pindahan daerah luar TTS yang menyalurkan hak suaranya tanpa menggunakan from A5.

Hal ini jelas melanggar aturan, namun secara sadar PPS membiarkan pemilih tersebut menyalurkan hak suaranya. Oleh sebab itu, dirinya meminta temuan tersebut harus disikapi serius oleh KPU dan Panwaslu.

"Kami temukan dibanyak TPS jumlah surat suara yang diterima tidak sesuai dengan jumlah DPT plus 2,5 cadangan. Selain itu, kami juga temukan adanya pemilih pindahan yang menyalurkan hak suaranya tanpa menggunakan from A5. Di sini saya hanya ingin mengatakan jika negara sudah mengeluarkan uang banyak untuk membiayai pelaksanaan Pilkada. Kita berharap pelaksanaannya harus adil, jujur dan demokratis. Jika masih ditemukan banyak kesalahan dalam penyelenggaraannya ini yang saya sesal," ungkap Mel.

Menanggapi pernyataan Mel, Ketua Panwaslu Kabupaten TTS, Melky Fay mengatakan, untuk pendistribusian surat suara yang tidak sesuai jumlah DPT Tambah 2,5 cadangan itu termaksud dalam pelanggaran administrasi.

Sedangkan untuk pemilih pindahan yang menyalurkan hak suaranya tanpa from A5 itu menyalahi aturan.

"Untuk pelanggaran yang kita temukan di lapangan sudah kita rekomendasikan ke KPU. Termaksud rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS yang jumlah total suara Pilgub dan PIlbupnya berbeda," ungkap Melky.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten TTS, Ayub Magang mengaku jika dalam pendistribusian surat suara ke TPS, ada TPS yang mendapatkan jumlah surat suara tidak sesuai.

Hal ini sebabkan karena KPU Kabupaten TTS harus membagi perhatian untuk pelaksanaan Pilgub, Pilbup dan tahapan Pileg yang berlangsung disaat yang bersamaan.

Untuk pemilih pindahan yang menyalurkan hak suara tanpa menggunakan from A5, Ayub mengatakan, karena batas waktu pengaduan temuan tersebut sudah kadaluasa, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan.

"Kita akui jika dalam pendistribusian surat suara masih ditemukan adanya surat suara yang kurang. Sedangkan untuk pemilih pindahan yang menyalurkan hak suara tanpa from A5 yang dikeluhkan saksi paket Naitboho - Kase sudah lewat waktu pengaduannya alias kadaluasa. Namun untuk rekomendasi dari Panwaslu terkait selisih total suara antara Pilgub dan Pilbup sudah kami laksanakan, " tegas Ayub.

Pantauan POS-KUPANG.COM, hingga hari kedua pelaksanaan pleno penetapan hasil tingkat kabupaten, Sabtu (7/7/2018) pukul 21.00 Wita, baru menyelesaikan pleno PIlgub.

Sedangkan pleno Pilbup baru menyelesaikan 8 kecamatan yaitu, Kecamatan Batu Putih, Amanuban Selatan, Noebana, Boking, Tobu, Toianas, Amanuban Timur dan Kota Soe. Rapat pleno diskors sementara selama 30 menit untuk makan malam. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help