Pilkada Serentak 2018

Ricuh, Pleno Rekapitulasi KPU Tingkat Provinsi Pilkada Maluku Utara

Pleno rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat provinsi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2018 ricuh

Ricuh, Pleno Rekapitulasi KPU Tingkat Provinsi Pilkada Maluku Utara
KOMPAS.COM
Bentrok antara aparat keamanan dengan massa pendukung cagub cawagub Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali (AGK-Ya) saat pleno rekapitulasi di Kantor KPU Malut, Sabtu (7/7/2018). 

POS-KUPANG.COM | TERNATE - Pleno rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara di tingkat provinsi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2018 yang diselenggarakan KPU Provinsi Maluku Utara di kantor KPU Malut di Sofifi, Sabtu (7/7/2018), ricuh.

Sejak dimulainya pleno yang dibuka ketua KPU Malut Syahrani Somadayo hingga selesai, berjalan sangat alot.

Seperti diketahui ada empat calon gubernur dan wakil gubernur yang maju dalam Pilkada Maluku Utara 2018.

Baca: Sudrajat Laporkan Indikasi Kecurangan di Pilkada Jabar Kepada Prabowo, Begini Tanggapannya

Pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar diusung Golkar dan PPP, pasangan Burhan Abdurahman-Ishak Djamaludin diusung PBB, Hanura, Nasdem, Demokrat dan PKB.

Pasangan Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali yang diusung PDI Perjuangan dan PKPI, serta pasangan Muhammad Kasuba-Madjid Husen diusung Gerindra, PKS dan PAN.

Hujan interupsi dari saksi pasangan calon nomor urut 2, Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali (AGK-Ya) sudah dimulai sejak dibukanya rapat pleno hingga akhirnya ricuh di dalam ruang sidang.

Saksi paslon dari AGK-Ya sejak awal meminta komisioner KPU Maluku Utara untuk tidak melakukan rapat pleno ini karena dari temuan mereka banyak ditemukan pelanggaran yang terjadi diantaranya, hak warga enam desa perbatasan antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara tidak tersalurkan pada saat pencoblosan pada 7 Juli 2018 lalu.

"Di enam desa sana banyak masyarakat yang hak-hak mereka terabaikan, untuk itu kami minta pleno ini jangan dilanjutkan sebelum ini ditindaklanjuti," kata Rifai, saksi dari cagub AGK-Ya.

Mereka juga beberkan pelanggaran di dua kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Sula dan Taliabu yang menurut saksi pelanggaran itu dilakukan secara terstruktur dan masih.

"Di Taliabu ada petugas KPPS yang mencoblos 17 kertas suara. Kemudian di Kabupaten Kepulauan Sula ada 10 kecamatan ditemukan pelanggaran, namun itu tidak pernah ditindaklanjuti," kata Asrul R. Ichsan, saksi dari paslon AGK-Ya lainnya.

Pleno akhirnya kembali dilanjutkan setelah, adanya penjelasan dari Ketua Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amrin terkait persoalan di enam desa serta pelanggaran yang menjadi temuan Bawaslu.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved