Berita Manggarai

Ini Rekomendasi Seminar dan Lokakarya Saat HUT ke-71 Koperasi di Manggarai

Hasil rekomendasi seminar HUT Koperasi akan diberikan kepada Pemprov NTT sebagai solusi mengatasi rentenir di masyarakat.

Ini Rekomendasi Seminar dan Lokakarya Saat HUT ke-71 Koperasi di Manggarai
POS-KUPANG.COM/ARIS NINU
Acara penjemputan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, dan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi saat peresmian KSP Kopkardios Ruteng. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG.COM | RUTENG - Peringatan HUT ke-71 Koperasi Tingkat Provinsi NTT di Kabupaten Manggarai yang berlangsung tiga hari di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai dari tanggal 5-7 Juli 2018 menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Rekomendasi tersebut dihasilkan melalui seminar dan lokakarya di Aula MCC Ruteng, Jumat (6/7/2018) pagi.

Baca: Direktur PADMA Indonesia Minta Menaker Serius Berdayakan CTKI NTT

Kadis Koperasi dan UKM NTT, Kosmas Lana kepada POS-KUPANG.COM di Kantor Bupati Manggarai, Sabtu (7/7/2018) siang menjelaskan, hasil rekomendasi seminar akan diberikan kepada Pemprov NTT menjadi koperasi sebagai solusi mengatasi rentenir yang ada di tengah masyarakat.

"Rekomendasi tersebut dihasilkan oleh peserta seminar 150 orang utusan dari 22 Kabupaten dan Kota se-Provinsi NTT yang terdiri dari Pengurus Koperasi Primer, Pengurus Puskopdit, perwakilan Pemerintah Daerah, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan dan Pimpinan LSM," kata Kosmas.

Ia menjelaskan, pemateri dalam seminar lalu menghasilkan rekomendasi yakni Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kepala Sub Bagian EPK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT dan Ketua Kopkardios Ruteng.

Hasil rekomendasi yang diperoleh POS-KUPANG.COM yakni pertama, koperasi dipandang sebagai salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka semestinya ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu dibuat peraturan daerah tentang pemberdayaan koperasi yang isinya sungguh-sungguh berorientasi pada membangun koperasi berkualitas dan berkelanjutan.

Kedua, dalam rangka pembangunan koperasi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh, maka Pemerintah Daerah perlu mendata ulang koperasi yang ada di seluruh wilayah NTT untuk selanjutnya dilakukan upaya revitalisasi melalui 4 langkah stretegis, yaitu Membentuk Tim Revitalisasi, Mengidentifikasi kondisi Koperasi, Menyusun rencana strategis, Menyusun rencana aksi.

Ketiga, menyikapi semakin maraknya praktek rentenir berkedok koperasi dan investasi bodong.

Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :
Pertama, Gubernur dan Bupati/Wali Kota perlu menerbitkan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati terkait dengan perlunya satuan tugas khusus untuk mengawasi pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi.

Kedua, pemerintah harus memberikan tindakan tegas terhadap oknum rentenir berkedok Koperasi, termasuk terkait koperasi yang datang dari luar wilayah NTT yang keberadaannya di NTT tidak prosedural sesuai ketentuan pertauran Perundang-Undangan.

Ketiga, pemerintah melalui Dinas Koperasi perlu sesering mungkin mempublikasikan daftar badan usaha atau perorangan yang ada indikasi melakukan prkatek rentenir dan investasi bodong.

Keempat, pemberian Badan Hukum Koperasi oleh Pemerintah, sebaiknya lebih diperketat dengan menetapkan syarat-syarat yang lebih mendorong terbentuknya Koperasi yang sesuai dengan Jati Diri Koperasi. Karena itu harus dilakukan proses verifikasi secara ketat sebelum BH diterbitkan.

Pasalnya, sampai sekarang masih banyak masyarakat NTT yang belum mengerti dan sadar akan pentingnya hidup berkoperasi.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan bidang koperasi dalam bentuk program-program yang berorientasi pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berkoperasi. (*)

Penulis: Aris Ninu
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved