Berita Kecelakaan Kapal

Komisi V Menilai Pemerintah Tidak Belajar dari Kecelakaan Perairan

Ketua Komisi V DPR, Fary Francis, menilai kecelakaan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan secara beruntun di Danau Toba dan Pulau Selayar

Komisi V Menilai Pemerintah Tidak Belajar dari Kecelakaan Perairan
KOMPAS.COM
Kapal feri Lestari Maju yang melayani penyeberangan ke Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba ke Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, dikabarkan tenggelam, Selasa (3/7/2018) siang. 

POS KUPANG.COM - - Ketua Komisi V DPR, Fary Francis, menilai kecelakaan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan secara beruntun di Danau Toba dan Pulau Selayar mengindikasikan pemerintah tidak belajar dari pengalaman sebelumnya.

"Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi jika ada kejadian kecelakaan dan melakukan perbaikan kinerja," kata Francis, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan hal itu menanggapi kecelakaan KM Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba pada pada Senin (18/6) yang mengangkut sekitar 180-an orang penumpang serta puluhan sepeda motor. Kemudian kecelakaan tenggelamnya KM Lestari Maju di perairan Pulau Selayar Sulawesi Selatan, Selasa (3/7), yang mengangkut sebanyak 139 orang penumpang dan 48 kendaraan.

Ia memberi beberapa catatan kepada Pemerintah. Pertama, "Mestinya Pemerintah mengevaluasi pada setiap kejadian kecelakaan dan melakukan perbaikan kinerja."

Kedua, minimnya pengawasan dari lembaga berwenang menyebabkan kecelakaan sering terjadi. Pengawasan baik personal maupun administratif seperti manifes kapal dan surat-surat jalan, juga pengawasan peralatan dan kalaikan kapal.

"Jadi aneh KM Lestari Maju diduga lambungnya bocor dan beberapa jam sebelumnya ditambal, malah masih bisa beroperasi," katanya.

Minimnya pengawasan, kata dia, menyebabkan tidak berjalannya standar operasional prosedur (SOP) pelayaran secara maksimal, sehingga terjadi kecelakaan.

"Sudah saatnya Pemerintah dan pengelola jasa transoprtasi perairan melakukan evaluasi menyeluruh. Nyawa manusia jangan dijadikan taruhan hanya karena kelalaian regulator pun operator," katanya.

Ketiga, setiap kecelakaan selalu dikaitkan dengan pertolongan cepat dari Badan SAR Nasional. Menurut Fary, berdasarkan prosedur tetap SAR, bantuan yang diberikan Badan SAR Nasional harus sudah selesai hingga tujuh hari pasca kecelakaan.

Dalam konteks saat ini, kata dia, tidak bisa menuntut Badan SAR Nasional untuk melakukan reaksi cepat jika mereka tidak disediakan peralatan yang layak.

"Anggaran Badan SAR Nasional setiap tahun terus berkurang. Pada satu sisi masyarakat ingin Badan SAR Nasional bekerja optimal, tapi di sisi lain anggaran minim dan peralatan tidak memadai," katanya.

Keempat, Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, kondisi dilematis Badan SAR Nasional yang terus disuarakan kepada pemerintah, agar anggaran Badan SAR Nasional dapat ditingkatkan. Francis berharap kejadian kecelakaan kapal motor ini harus diantisipasi agar tidak terulang lagi dan belajar merespons kejadian secara tepat dan cepat. (*)

Baca: BLK Mini Disnaker Flotim Bina 31 Calon Pengusaha Otomotif

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help